SERUNI.CO – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
Usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, ia menyempatkan diri berdiskusi langsung dengan perwakilan penyandang disabilitas di Istana Gubernuran, Rabu (8/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Muhidi mendengarkan berbagai aspirasi krusial, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak serta peningkatan aksesibilitas bagi kelompok disabilitas di seluruh wilayah Sumbar.
Mengawal Kebijakan yang Berpihak
Muhidi menegaskan bahwa seluruh masukan yang telah diterima akan menjadi catatan penting bagi legislatif.
Ia berkomitmen untuk mengawal aspirasi tersebut agar terintegrasi secara sah dalam dokumen penyusunan RKPD 2027.
“Aspirasi yang disampaikan akan kita dorong masuk dalam perencanaan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi kebutuhan kelompok disabilitas,” tegas Muhidi.
Orientasi Keadilan Sosial
Langkah proaktif ini merupakan bagian dari visi DPRD Sumbar dalam memastikan arah pembangunan daerah.
Menurutnya, perencanaan tidak boleh hanya terfokus pada angka pertumbuhan ekonomi semata, namun harus menjunjung tinggi aspek keadilan sosial dan inklusivitas bagi semua lapisan masyarakat.
Muhidi juga mengingatkan bahwa keselarasan dengan kebijakan nasional adalah hal penting, namun efektivitas sebuah program diukur dari kemampuannya menjawab persoalan riil di tengah warga.
“Perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar selaras dengan kebijakan nasional, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan adanya pengawalan ketat dari DPRD, diharapkan RKPD 2027 Sumbar mampu melahirkan program-program yang lebih ramah disabilitas dan inklusif bagi seluruh warga. (*)
