SERUNI.CO – Usulan Porprov Sumbar 2026 diundur kini datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Barat (Sumbar).
Donizar, anggota DPRD Sumbar menyatakan dukungannya terhadap usulan penundaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar yang awalnya diagendakan pada 2-14 Oktober 2026.
Penyesuaian waktu ini dianggap krusial guna mengoptimalkan persiapan para atlet sekaligus mencegah potensi krisis anggaran di tingkat kabupaten dan kota peserta.
Donizar, menjelaskan bahwa keputusan ini dirumuskan usai memfasilitasi dialog dengan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kabupaten/kota se-Sumbar dalam forum audiensi bersama Komisi V DPRD Sumbar, Jumat (19/9/2026).
Melalui pertemuan itu, Donizar mengungkapkan munculnya aspirasi agar pelaksanaan Porprov diundur sekitar satu bulan dari jadwal yang ditentukan semula.
“Hasil diskusi ini akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Sumbar untuk diusulkan agar pelaksanaan Porprov digeser kurang lebih satu bulan,” kata Donizar.
Donizar menegaskan bahwa penundaan ini bukan bentuk penolakan dari daerah. Sebaliknya, pemerintah kabupaten dan kota tetap antusias menyambut Porprov, namun terkendala kesiapan pembiayaan serta konsekuensi teknis anggaran jika kompetisi dipaksakan bergulir pada 2-14 Oktober.
“Pemprov adalah penyelenggara dan pesertanya kabupaten dan kota. Narasi bahwa kabupaten dan kota memboikot Porprov itu narasi yang sesat. Kabupaten dan kota sangat menginginkan Porprov dilaksanakan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa hambatan utamanya terletak pada kesiapan anggaran daerah untuk memberangkatkan kontingen, bukan pada komitmen daerah dalam berpartisipasi.
Jika Porprov dipaksakan berjalan sesuai jadwal awal, kabupaten dan kota harus menanggung beban finansial dalam tempo relatif singkat, yang berisiko memicu kendala baru akibat ketidaksiapan alokasi dana daerah.
“Secara penganggaran dan konsekuensi ketika dilaksanakan tanggal 2-14 Oktober akan berisiko,” katanya.
Oleh karena itu, Fraksi PKB memandang penundaan jadwal selama kurun satu bulan sebagai solusi yang seimbang. Waktu jeda tersebut memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menata kebutuhan anggaran, sembari memberi kesempatan atlet berlatih lebih optimal.
Donizar pun mengingatkan bahwa Porprov bukan sebatas ajang seremonial tahunan, melainkan panggung bagi sekitar 11 ribu atlet yang berjuang membawa nama baik daerah masing-masing.
“Jalan terbaik adalah diundur kurang lebih satu bulan agar meminimalkan risiko anggaran dan memastikan 11 ribu atlet bisa bertanding,” ujarnya.
Ia berharap aspirasi ini tidak ditafsirkan sebagai upaya menjegal penyelenggaraan Porprov.
Sebaliknya, pergeseran agenda merupakan langkah rasional demi menjamin kompetisi tingkat provinsi ini berlangsung dengan sokongan dana yang matang dan memberikan kepastian bagi atlet.
“Jangan sampai persoalan jadwal justru membuat pelaksanaan Porprov menjadi tidak maksimal. Yang paling penting adalah atlet bisa bertanding dan seluruh daerah dapat berpartisipasi,” kata Donizar.
Rekomendasi penundaan ini nantinya akan diserahkan kepada pimpinan DPRD Sumbar untuk ditindaklanjuti bersama pihak-pihak terkait.
Kepastian mengenai perubahan jadwal Porprov tetap bergantung pada hasil musyawarah antara Pemerintah Provinsi, DPRD, KONI Sumbar, serta jajaran pemerintah kabupaten dan kota. (*)
