SERUNI.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Rabu (8/4/2026).
Forum strategis ini bertujuan untuk merancang arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan program prioritas dengan kebijakan nasional serta kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, memberikan peringatan tegas bahwa perencanaan tahun 2027 tidak bisa lagi menggunakan pola biasa.
Tantangan ekonomi global dan dinamika geopolitik saat ini memberikan tekanan besar terhadap APBN yang berdampak langsung pada kapasitas keuangan daerah.
“Ruang fiskal kita semakin sempit. Ini menuntut kecermatan, inovasi, dan keberanian dalam mengambil terobosan kebijakan,” tegas Muhidi.
Beban Pemulihan Pascabencana Rp22 Triliun
Kondisi keuangan daerah semakin diuji dengan besarnya kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi tahun 2025.
Dari total kerugian yang mencapai Rp33,5 triliun, estimasi dana pemulihan diprediksi menyentuh angka Rp22 triliun.
Muhidi menilai angka tersebut merupakan tantangan luar biasa bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas pembangunan.
Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, hingga masyarakat luas kini menjadi kebutuhan mutlak.
Fokus Utama Transformasi Ekonomi 2027
Selaras dengan RKP Nasional 2027 yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas, RKPD Sumbar 2027 menetapkan tiga pilar utama:
- Akselerasi Transformasi Ekonomi: Penguatan sektor pertanian dan industri kecil.
- Inklusi Sosial: Pembangunan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat.
- Ketahanan Pangan: Transformasi ekonomi nagari dan pariwisata berbasis budaya lokal.
Program unggulan seperti Nagari Creative Hub diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi berbasis nagari, didukung dengan peningkatan kualitas SDM serta pengembangan sektor UMKM.
Strategi Penguatan PAD dan Efektivitas Belanja
DPRD Sumbar menekankan pentingnya penguatan kekuatan fiskal melalui optimalisasi Pajak Air Permukaan.
Langkah ini selain menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga berfungsi sebagai instrumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
Selain itu, kebijakan opsen pajak dinilai strategis untuk memperkuat hubungan keuangan antara provinsi dan daerah melalui digitalisasi sistem.
Dari sisi belanja, Muhidi menekankan bahwa setiap alokasi anggaran harus tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam pemulihan pascabencana.
“Kami juga menegaskan bahwa Musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan meningkatnya risiko bencana di Sumbar, penguatan ketahanan bencana dan perlindungan lingkungan tetap menjadi agenda strategis dalam dokumen perencanaan yang harus realistis serta terukur tersebut. (*)
