SERUNI.CO – Kasus dugaan pelecehan verbal hingga percobaan kontak fisik yang menimpa seorang wisatawan perempuan di kawasan Pantai Padang memicu sorotan tajam.
Insiden yang terekam dalam sebuah video dan viral di media sosial tersebut kembali memicu keraguan publik mengenai efektivitas pengamanan di salah satu objek wisata unggulan milik Ibu Kota Provinsi Sumatra Barat ini.
Melalui rekaman berdurasi pendek tersebut, seorang laki-laki yang diduga pelaku tampak melayangkan pertanyaan tidak senonoh kepada korban.
Pria tersebut juga berupaya menyentuh fisik korban, sementara sang perempuan terus mendokumentasikan aksi itu melalui kamera ponselnya. Rekaman tersebut langsung memanen kecaman keras dari kalangan netizen.
Menanggapi kejadian ini, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, menegaskan bahwa persoalan ini bukan hal yang bisa dipandang sebelah mata.
Ia menilai insiden tersebut merupakan sinyal peringatan bahwa sistem pengamanan di area Pantai Padang masih memiliki banyak kelemahan.
“Selama ini ada Satpol PP, ada Dubalang. Di Pantai Padang harus total pengawasan yang diberikan karena itu adalah etalase Kota Padang. Jangan biarkan hal-hal seperti ini berlaku seenaknya. Banyak yang harus kita lakukan karena Pantai Padang merupakan ikon Kota Padang,” tegas Mastilizal Aye, Rabu (8/7/2026).
Legislator yang akrab disapa Aye tersebut turut meminta aparat kepolisian untuk langsung mengusut tuntas kasus ini jika terbukti memenuhi unsur tindak pidana.
Rekaman video yang sudah tersebar luas diharapkan dapat menjadi modal awal bagi petugas untuk mendeteksi sekaligus menindak oknum pelaku.
“Jika ada pidananya, kita harapkan dapat diamankan oleh kepolisian,” ujarnya.
Bukan itu saja, Mastilizal menyayangkan kondisi Pantai Padang yang akhir-akhir ini justru lebih sering diterpa kabar negatif alih-alih prestasi pariwisata.
Rentetan masalah mulai dari aksi premanisme, pungutan liar (pungli), hingga kasus pelecehan terhadap wisatawan dinilai sebagai potret persoalan yang belum diselesaikan secara tuntas.
“Banyak hal yang remeh-temeh tidak bisa diselesaikan oleh Pemko Padang. Akibatnya, yang muncul justru promosi buruk bagi Pemerintah Kota Padang dan pariwisata Kota Padang,” katanya.
Ia menggarisbawahi bahwa penempatan petugas keamanan di titik wisata tidak boleh sekadar formalitas.
Pengawasan berkala di lapangan serta tindakan yang lugas sangat diperlukan demi menjamin rasa aman dan kenyamanan para pelancong.
“Mereka harus lebih tegas dan memiliki mental yang kuat. Kalau hanya sekadar berdiri-berdiri atau duduk-duduk saja, dipindahkan saja. Kalau perlu diberhentikan karena hanya menghamburkan anggaran,” tegasnya.
Hingga laporan ini diturunkan, pihak Dinas Pariwisata Kota Padang masih belum memberikan konfirmasi resmi ataupun penjelasan terkait langkah konkret yang akan diambil guna membenahi pengawasan di destinasi Pantai Padang. (*)
