SERUNI.CO – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, melakukan peninjauan langsung terhadap proyek preservasi jalan nasional di ruas Sungai Rumbai–Junction Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Rabu siang (6/5/2026).
Dalam pengawasan tersebut, politisi asal Sumatera Barat ini menyoroti lambatnya progres pengerjaan jalur logistik vital lintas tengah Sumatera tersebut.
Meskipun dialog berlangsung dengan nada bicara yang tenang, Zigo memberikan teguran keras kepada pihak rekanan pelaksana setelah mengetahui bahwa realisasi pekerjaan di lapangan baru mencapai sekitar tiga persen dan mengalami deviasi minus dari target.
Kondisi ruas jalan Sungai Rumbai–Junction Koto Baru telah lama menjadi keluhan masyarakat karena memicu banyak kecelakaan.
Zigo mengingatkan pihak kontraktor bahwa warga setempat bahkan sempat menanam batang pisang di badan jalan sebagai bentuk protes atas kerusakan yang tak kunjung diperbaiki.
“Penganggaran susah sekarang, Pak. Orang teriak-teriak dulu, baru bapak kerja. Banyak orang kecelakaan di jalan nasional. Jalan Koto Baru sampai ditanam batang pisang oleh masyarakat,” tegas Zigo di hadapan pihak rekanan.
Pertanyakan Komitmen dan Penggunaan Uang Muka
Menanggapi alasan kontraktor mengenai kendala teknis dan keterlambatan mobilisasi alat berat (crusher) yang memakan waktu hingga enam bulan, Zigo merespons dengan mempertanyakan komitmen pengerjaan, mengingat pihak rekanan telah menerima uang muka proyek dari negara.
Zigo juga merinci ketersediaan alat berat di lapangan yang dilaporkan hanya terdiri dari dua unit ekskavator dan tiga unit compactor. Jumlah ini dinilai tidak sebanding dengan beban kerja di jalur logistik utama.
“Pakai uang muka, kan? Kalau begitu apa komitmennya? Ini jalan logistik, jalan lintas tengah. Bapak nggak bisa anggap ringan,” lanjutnya dengan nada tenang namun menekan.
Gaya Pengawasan: Lembut Bicara, Telak pada Tanggung Jawab
Kunjungan lapangan ini memperlihatkan gaya pengawasan khas Zigo Rolanda yang lebih mengedepankan fakta dan data lapangan daripada emosi yang meledak-ledak.
Ia menegaskan bahwa keterlambatan ini merupakan tanggung jawab penuh pihak rekanan sebagai pelaksana proyek, bukan kegagalan pemerintah dalam penganggaran.
“Pemerintah saja yang disalahkan. Yang lalai itu bapak sebagai rekanan, kan,” ucap Zigo menutup dialog.
Pengawasan ini diharapkan dapat memacu percepatan pengerjaan jalan nasional Dharmasraya agar fungsi jalur distribusi barang di Sumatera Barat kembali normal dan angka kecelakaan dapat ditekan. (*)
