SERUNI.CO – Perlindungan dan keselamatan masyarakat wajib diposisikan sebagai prioritas tertinggi dalam penanganan pascabencana galodo di Kabupaten Solok.
Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menginstruksikan pentingnya percepatan pelebaran alur sungai serta penguatan infrastruktur kendali banjir guna meminimalisir ancaman bencana berulang.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Zigo sewaktu melakukan peninjauan ke Kantor Bupati Solok dalam rangka agenda reses perorangan Anggota DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2026-2027 pada Kamis (22/10/2026).
Kegiatan peninjauan lapangan ini turut dihadiri oleh Sekadkab Solok beserta jajaran pejabat daerah, Kepala BPJN, Balai Wilayah Sungai (BWS), serta Balai Cipta Karya.
Zigo menilai penanganan pascabencana akibat galodo yang melanda pada 21 September 2026 lalu tidak boleh sekadar berfokus pada perbaikan fisik sarana yang rusak.
Pihak pemerintah diwajibkan menjamin keselamatan warga sekitar dari potensi terjangan banjir bandang susulan.
“Yang harus menjadi perhatian utama adalah keselamatan masyarakat. Pelebaran sungai harus menjadi prioritas karena menyangkut keamanan warga, bukan hanya perkantoran pemerintah,” tegas Zigo.
Guna mengantisipasi luapan air di kemudian hari, ia menyarankan dilakukannya pelebaran alur sungai berkisar 20 sampai 30 meter pada tiap sisinya.
Di samping itu, sarana pengendali banjir seperti check dam, sabo dam, hingga penyediaan jalan inspeksi sungai perlu segera dibangun.
Secara khusus, Zigo mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) agar secepatnya merampungkan kajian teknis yang komprehensif dari kawasan hulu hingga ke area permukiman warga.
Langkah ini harus dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap praktik pembalakan liar yang berisiko memperparah kerusakan lingkungan.
“Kalau memang kantor tidak direlokasi, pelebaran sungai harus menjadi prioritas. Namun, jika relokasi dilakukan, lokasi baru harus benar-benar aman dan status lahannya jelas,” ujarnya.
Di sisi lain, jajaran pemerintah daerah tengah diperhadapkan pada pilihan mendesak antara merenovasi kompleks perkantoran yang terdampak atau melakukan pemindahan lokasi secara permanen.
Zigo berharap kepastian batas waktu penetapan keputusan tersebut bisa tuntas sebelum Desember, dengan catatan tidak mengganggu proses pembangunan Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Solok, Effia Vivi Fortuna, memaparkan bahwa terjangan galodo sempat melumpuhkan jalannya operasional perkantoran selama kurun waktu hampir satu bulan.
Roda pelayanan baru berangsur pulih dalam dua pekan belakangan setelah sejumlah pembenahan fisik dilakukan.
Effia mengungkapkan bahwa opsi pemindahan pusat perkantoran ke area yang lebih aman kini tengah dikaji oleh pemerintah daerah, mengingat beberapa gedung berada di zona rawan bencana.
Pemerintah daerah saat ini memiliki aset lahan seluas kurang lebih enam hektare yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan kawasan perkantoran baru.
Penjelasan senada disampaikan Kepala Balai Cipta Karya Sumatera Barat, Maria Doeni Isa. Ia menguraikan bahwa tingkat kerusakan bangunan akibat galodo bervariasi.
Kerusakan paling parah melanda struktur utama seperti kolom dan balok, sehingga membutuhkan perbaikan skala besar.
Adapun kerusakan dengan tingkat sedang teridentifikasi pada gedung DPRD, Sekretariat Dewan, serta kantor dinas pariwisata.
Sementara itu, kategori kerusakan ringan ditemukan pada beberapa unit gedung lain, mencakup sekretariat daerah, inspektorat, Bappelitbang, dinas pertanian, serta dinas kesehatan.
Maria menambahkan bahwa penentuan kawasan baru tetap memerlukan studi teknis mendalam.
Berdasarkan dokumen tata ruang provinsi, lahan yang tengah dilirik tersebut masih memiliki indikasi risiko gempa bumi dan potensi likuefaksi.
Menurut kalkulasi Maria, pemenuhan kompleks perkantoran idealnya membutuhkan ketersediaan lahan seluas lima hektare.
Sementara dari total lahan 7,3 hektare yang ada, sebagian besar telah dialokasikan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga sisa lahan yang tersedia saat ini tinggal 4,4 hektare.
Menanggapi wacana tersebut, Anggota DPRD Sumatera Barat, Yogi Pratama, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Solok agar mengkaji secara cermat ancaman likuefaksi dan kemampuan kapasitas anggaran daerah sebelum memutuskannya.
Mengingat revisi tata ruang memakan waktu cukup panjang, Yogi menyarankan pemda untuk turut menyiapkan alternatif lokasi lain.
Ia juga menekankan krusialnya kajian teknis guna memastikan kelayakan serta aspek keamanan lahan sebelum kebijakan relokasi diketok secara resmi.
Menutup keterangannya, Zigo kembali menegaskan bahwa kebijakan terkait nasib perkantoran Pemkab Solok harus berjalan selaras dengan langkah perlindungan keselamatan warga.
Pengerjaan pelebaran sungai, konstruksi kendali banjir,serta kajian teknis yang mendalam harus menjadi paket penanganan pascagalodo demi meminimalisir risiko bencana di masa mendatang. (*)
