SERUNI.CO – Langkah nyata dalam menjamin kepastian hukum kepemilikan lahan bagi warga kawasan transmigrasi terus direalisasikan.
Sebanyak 114 sertifikat tanah resmi disalurkan kepada masyarakat transmigran di Padang Tarok, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar), pada Sabtu (24/10/2026).
Penyerahan hak milik atas tanah tersebut dilakukan langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, di sela-sela agenda Reses Perseorangan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027.
Dalam kesempatan itu, Zigo menjelaskan bahwa legalitas pertanahan ini sangat krusial demi menjaga keberlangsungan hidup dan masa depan para transmigran di wilayah tersebut.
“Sebanyak 114 sertifikat diserahkan kepada warga sebagai bentuk kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah, sekaligus mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat di kawasan transmigrasi,” kata Zigo.
Politisi Senayan dari Komisi V tersebut juga menekankan komitmen berkelanjutan untuk mengawal kemajuan pemukiman transmigrasi.
Menurutnya, pembenahan tidak boleh berhenti pada aspek administratif pertanahan belaka, melainkan harus diimbangi dengan pemerataan infrastruktur dasar serta peningkatan taraf ekonomi warga local.
Ia berpandangan bahwa kemajuan kawasan transmigrasi secara berkesinambungan hanya bisa tercapai apabila kebutuhan dasar dan fasilitas pendukung masyarakatnya terpenuhi secara optimal oleh pemerintah.
Rangkaian kegiatan reses ini diawali dengan kunjungan kerja resmi di Balairung Lansek Manih, kompleks Kantor Bupati Sijunjung.
Agenda tersebut menjadi wadah strategis untuk mempererat komunikasi dan kolaborasi antara legislator pusat dengan jajaran pemerintah daerah.
Kehadiran Zigo disambut hangat oleh Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, bersama Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Rengga Wana Putra, serta jajaran pejabat Pemkab Sijunjung dan tamu undangan lainnya.
Melalui sinergi pusat dan daerah yang kian solid, Zigo berharap program-program pembangunan di Kabupaten Sijunjung dapat terakselerasi dengan baik, khususnya dalam memajukan kawasan transmigrasi melalui penyediaan fasilitas publik yang memadai.
Penyaluran 114 sertifikat ini menjadi pijakan penting untuk memberikan rasa aman secara hukum atas aset tanah masyarakat, sekaligus membuka peluang kesejahteraan yang lebih baik bagi warga transmigrasi Padang Tarok ke depan.
