SERUNI.CO – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menguliti rentetan persoalan serius tersebut saat berlangsungnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) di Jakarta pada Selasa (19/5).
Berbagai problematika krusial yang menyelimuti sektor penanggulangan serta mitigasi bencana di tanah air menjadi sorotan tajam dalam komisi legislatif.
Agenda RDP kali ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026.
Di dalam forum kedewanan tersebut, Zigo Rolanda membeberkan adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 yang hingga kini belum dirampungkan oleh pihak BMKG.
Dirinya menilai hambatan tersebut mesti lekas diterangkan secara transparan kepada khalayak luas.
“Masih terdapat sembilan temuan BPK tahun 2024 yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh BMKG. Kami meminta penjelasan konkret mengenai kendala dan persoalan yang menghambat penyelesaiannya,” tegas Zigo di tengah jalannya rapat.
Bukan itu saja, politisi yang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Barat ini turut membongkar realita di lapangan terkait perangkat early warning system atau sistem peringatan dini gempa dan tsunami yang didapati telah mengalami kerusakan di bermacam-macam wilayah.
Kondisi matinya alat proteksi dini tersebut dinilai sangat mencemaskan, terutamanya bagi zona-zona yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
Zigo memaparkan, berdasarkan himpunan data yang diperoleh institusinya langsung dari para petugas perwakilan BMKG di lapangan, banyak fasilitas pendeteksi gempa bumi dan gelombang tsunami yang kedapatan tidak lagi beroperasi secara maksimal.
Menurut pandangannya, bentang alam wilayah Sumatera Barat (Sumbar) menuntut perhatian yang ekstra ketat lantaran area tersebut berada di atas jalur lintasan sejumlah sesar aktif, yang meliputi Patahan Sumani, Sianok, hingga Patahan Siulak.
“Hal yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi di Sumatera Barat. Wilayah ini dilintasi Patahan Sumani, Sianok hingga Siulak, namun hal tersebut belum pernah sekalipun disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat,” pungkas legislator dari Fraksi Golkar tersebut.
Di samping persoalan alat deteksi, Zigo juga bertindak menyuarakan jeritan aspirasi dari warga penghuni Kepulauan Mentawai beserta beberapa daerah lainnya yang masih terbelenggu oleh keterbatasan jaringan komunikasi.
Dirinya mendesak pihak BNPP/Basarnas untuk memprioritaskan pengadaan perangkat komunikasi darurat demi menyokong efisiensi penanggulangan bencana.
Keberadaan sarana komunikasi dinilai teramat vital bagi kawasan-kawasan yang tergolong blank spot, dengan tujuan agar masyarakat setempat tetap mampu melangsungkan koordinasi di saat situasi darurat atau kala bencana alam melanda.
“Kami menyampaikan aspirasi masyarakat Mentawai dan daerah yang mengalami kesulitan sinyal agar ada pengadaan alat komunikasi yang dapat digunakan dalam kondisi darurat,” tutup Zigo. (*)
