SERUNI.CO – Dampak paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari provinsi tetangga kian meluas di wilayah Sumatera Barat (Sumbar).
Merespons kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar mendistribusikan ribuan masker ke Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu kawasan yang mengalami dampak paling signifikan.
Sekretaris BPBD Sumbar, Ilham Wahab, menjelaskan bahwa pengiriman bantuan logistik kesehatan ini merupakan langkah preventif Pemprov Sumbar untuk melindungi masyarakat dari potensi gangguan pernapasan.
“Di beberapa kabupaten di Sumatera Barat memang sudah cukup mengganggu,” ujar Ilham, Jumat, (4/9/2026).
Ilham memaparkan bahwa ketebalan kabut asap fluktuatif dan bervariasi di setiap titik wilayah. Hal ini menuntut pemantauan kualitas udara secara intensif dan berkala di setiap daerah.
“Kadang-kadang siang tingkat kabut asapnya tinggi, kemudian turun lagi malam. Bisa juga sebaliknya,” ungkapnya.
Langkah cepat pengiriman logistik telah direalisasikan untuk wilayah terdampak utama, dengan komitmen penambahan bantuan jika situasi membutuhkan.
“Kami sudah mengirimkan masker ke Dharmasraya. Kalau memang dibutuhkan, kami akan tambah lagi maskernya sesuai kebutuhan,” sambung Ilham.
Selain Dharmasraya, paparan kabut asap juga mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto.
Kendati demikian, BPBD Sumbar masih melakukan koordinasi mendalam guna memetakan kebutuhan spesifik di kedua daerah tersebut.
“Untuk Sijunjung dan Sawahlunto, kita masih menunggu informasi dari daerah. Kalau memang dibutuhkan masker, kita sudah siapkan dan akan segera dikirim,” tutur Ilham.
Fenomena serupa kini mulai terdeteksi di Kota Padang. Pemerintah provinsi belum mendistribusikan masker ke wilayah ibu kota provinsi karena masih menanti kajian teknis dari dinas terkait.
“Untuk Kota Padang, memang terdeteksi kabut asap. Tapi kami masih menunggu dari Dinas Kesehatan apakah kondisi ini perlu diberikan masker atau masih dalam ambang normal,” jelasnya.
Penanganan bencana kabut asap di Sumatra Barat dipastikan akan diterapkan secara proporsional sesuai tingkat bahaya kualitas udara di masing-masing area.
“Kalau kondisi di suatu kabupaten atau kota sudah meningkat dan membahayakan kesehatan, tentu akan segera diambil langkah sesuai kondisi di daerah tersebut,” pungkasnya.
