SERUNI.CO – Tahapan awal perancangan arah keuangan dan pembangunan nasional resmi digulirkan lewat Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dihadiri langsung oleh Zigo Rolanda, Selasa (9/6/2026).
Anggota Komisi V sekaligus anggota Banggar DPR RI ini mengikuti pertemuan bersama Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, serta Gubernur Bank Indonesia guna membedah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027, sekaligus Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
Menurut pandangan Zigo Rolanda, agenda pembahasan KEM-PPKF serta RKP ini merupakan langkah yang sangat strategis guna memetakan kebijakan pembangunan nasional berikut tata kelola penganggaran negara pada tahun depan.
Dirinya menilai keterpaduan antara instrumen fiskal, kebijakan moneter, dan perencanaan pembangunan memegang peran krusial demi memelihara stabilitas ekonomi domestik di tengah situasi global yang masih diwarnai ketidakpastian.
“Pembahasan ini menjadi fondasi penting dalam penyusunan RAPBN 2027. DPR bersama pemerintah memastikan kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing nasional,” ungkap Zigo selepas menghadiri rapat kerja tersebut.
Legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat ini menekankan bahwa formulasinya kelak wajib menjunjung tinggi asas pembangunan yang inklusif sekaligus berkelanjutan.
Ia menambahkan, seluruh produk kebijakan yang dilahirkan harus bermuara pada penguatan taraf hidup publik serta pemerataan realisasi pembangunan di tiap-tiap wilayah.
Lebih lanjut, Zigo menitikberatkan perhatiannya pada akselerasi sektor infrastruktur.
Sektor ini dinilai bertindak sebagai salah satu stimulan utama untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi sekaligus mengamankan akses masyarakat terhadap fasilitas dasar, jejaring konektivitas, hingga pemenuhan kesempatan berusaha.
“Pembangunan infrastruktur harus tetap menjadi perhatian karena memiliki dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program-program pemerintah juga harus semakin responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat di daerah,” paparnya.
Pada forum tersebut, perwakilan pemerintah telah menguraikan bermacam poin asumsi dasar ekonomi makro beserta kompas kebijakan fiskal yang diproyeksikan menjadi pilar pembentukan RAPBN 2027.
Rapat kerja tersebut turut menguliti klaster prioritas pembangunan berskala nasional yang nantinya dituangkan ke dalam naskah RKP 2027.
Zigo menaruh harapan besar agar mata rantai penyusunan rancangan anggaran dan rencana kerja pemerintah ini mampu menelurkan paket kebijakan yang tangguh bagi perekonomian nasional, mengatrol mutu capaian pembangunan, serta mempercepat pemenuhan target-target pembangunan yang adil dan berkesinambungan.
“Melalui pembahasan yang komprehensif antara DPR dan pemerintah, kita berharap RAPBN dan RKP 2027 dapat benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat pembangunan nasional secara merata,” pungkas Zigo. (*)
