SERUNI.CO – Gelombang penyampaian aspirasi mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (25/6/2026).
Ratusan massa yang merupakan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumbar dan tergabung dalam Aliansi Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi damai demi mendesak agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap digulirkan secara berkelanjutan di tengah berbagai kendala operasional yang terjadi di lapangan.
Koordinator Aksi Damai MBG Sumbar, Aliman Antoris, menjelaskan bahwa pergerakan ini murni sebagai bentuk dukungan konkret terhadap program nasional tersebut.
Menurutnya, regulasi MBG terbukti mendatangkan dampak positif yang masif bagi masyarakat luas, sekaligus menjadi keran pendapatan ekonomi bagi para relawan serta pelaku usaha yang menopang operasional dapur MBG.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi agar program yang satu program berjuta manfaat ini tetap dilanjutkan. Kami mendengar berbagai isu yang mengarah pada penghentian program MBG dan tentu kami tidak setuju,” kata Aliman.
Aliman menambahkan, apabila diketemukan adanya indikasi pelanggaran atau penyimpangan teknis dalam pelaksanaan program di lapangan, pemerintah semestinya mengambil tindakan hukum tegas kepada oknum yang bertanggung jawab tanpa harus mengorbankan atau menghentikan program secara menyeluruh.
“Kalau ada yang melakukan kecurangan atau tindakan tidak baik di dalam BGN maupun SPPG, silakan ditindak. Tapi jangan hentikan programnya karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Soroti Dampak Libur Sekolah dan Keterlambatan Dana
Di samping menyuarakan penolakan terhadap isu penghentian program, para relawan secara khusus mengkritisi kebijakan penghentian sementara operasional SPPG yang diberlakukan selama masa libur sekolah.
Surat edaran tersebut dinilai memukul kondisi finansial para relawan, mengingat nominal insentif yang mereka terima dihitung berdasarkan keaktifan aktivitas produksi dapur MBG.
“Saat ini ada edaran agar operasional dihentikan total selama libur sekolah. Ketika SPPG stop total, relawan tidak mendapatkan insentif, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan, apalagi menjelang tahun ajaran baru yang membutuhkan biaya lebih besar,” kata Aliman menguraikan keluhan rekan-rekannya.
Sebagai jalan keluar, aliansi relawan menyodorkan usulan taktis berupa pengalihan target distribusi makanan.
Mereka menyarankan agar pasokan makanan dialokasikan ke kelompok penerima manfaat sekunder seperti peserta posyandu, sehingga aktivitas dapur MBG bisa terus berdenyut meski lembaga pendidikan sedang libur.
“Kami setuju kalau distribusi ke sekolah dihentikan saat libur. Tetapi ke posyandu masih bisa dilakukan sehingga dapur tetap berjalan dan relawan tetap memiliki penghasilan,” usulnya.
Terkait isu finansial, massa aksi juga menyinggung problematika keterlambatan pencairan dana operasional dari pusat yang sempat berimbas di beberapa wilayah.
Kendati demikian, Aliman menegaskan bahwa gejolak anggaran tersebut tidak sampai membuat pengelolaan dapur MBG di Sumatra Barat gulung tikar secara permanen.
“Memang ada beberapa dapur yang terdampak keterlambatan pencairan dana karena persoalan di pusat. Tetapi sampai saat ini tidak ada yang tutup. Operasional masih berjalan,” tegasnya.
Respons Positif dari Ketua DPRD Sumbar
Aspirasi dari ratusan relawan ini disambut dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi. Pihaknya berjanji akan meneruskan poin-poin tuntutan tersebut ke jajaran pemerintah pusat.
Muhidi sependapat bahwa Program MBG mengusung efek domino yang luas, mulai dari perbaikan status gizi publik, pembukaan lapangan kerja baru, hingga stimulasi ekonomi bagi pelaku UMKM.
“Kita ingin masyarakat bahagia. Ada lapangan pekerjaan yang tercipta, gizi masyarakat meningkat, dan ekonomi masyarakat terutama UMKM ikut berkembang. Aspirasi ini tentu akan kami tindak lanjuti,” tutur Muhidi.
Politisi ini menekankan bahwa setiap kekurangan yang muncul dalam fase realisasi program harus diletakkan dalam koridor evaluasi dan pembenahan mutu, bukan dijadikan pembenaran untuk menyudahi program penopang rakyat tersebut.
“Kalau ada yang belum maksimal ya dimaksimalkan. Kalau ada yang belum tepat sasaran ya dievaluasi. Tetapi karena ini untuk kepentingan rakyat, tentu kita mendukung,” pungkas Muhidi. (*)
