SERUNI.CO – Langkah strategis pemulihan ekonomi pascabencana di Sumatera Barat memasuki babak baru.
Dompet Dhuafa secara resmi melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tiga pihak bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang di Istana Gubernur Sumatera Barat, Selasa (5/5/2026).
Sinergi Pemulihan Berkelanjutan
Agenda ini mencakup kerja sama luas di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan dakwah.
Ketua Pengurus Dompet Dhuafa, Ahmad Juwaini, menyampaikan bahwa kolaborasi ini bertujuan meningkatkan kualitas manfaat program bagi masyarakat, khususnya dalam penanganan ekonomi penyintas bencana banjir dan tanah longsor.
“Secara khusus, kami ingin terus membantu korban bencana di Sumatera Barat melalui pemberdayaan ekonomi. Hari ini dilakukan penandatanganan kerja sama program MUFAKAT, yaitu pemberian bantuan usaha tanpa margin dan tanpa bunga untuk usaha mikro dan kecil,” ujar Ahmad Juwaini.
Program MUFAKAT ini diimplementasikan dengan menggandeng sejumlah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai penguat ekonomi kerakyatan berbasis syariah di wilayah Sumatera Barat.
Dukungan Penuh Pemerintah Provinsi
Gubernur Sumatera Barat menyambut hangat inisiatif ini dan mengapresiasi kiprah panjang Dompet Dhuafa di ranah Minang sejak era 90-an.
Ia menekankan bahwa kehadiran program pembiayaan dengan bunga nol persen ini sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM yang terdampak bencana.
Mahyeldi mencatat betapa besarnya dampak ekonomi saat bencana melanda, seperti putusnya akses di Lembah Anai pada tahun sebelumnya yang sempat mengakibatkan kerugian UMKM hingga Rp40 miliar per hari akibat terganggunya mobilitas masyarakat.
“Kerja sama yang kita tandatangani hari ini dengan BMT adalah untuk membantu UMKM yang terdampak dengan bunga nol persen. Saya kira belum ada yang seperti itu di sini. Ini sangat penting karena saat musibah banjir dan longsor kemarin, banyak sekali UMKM kita yang terdampak,” ungkap Mahyeldi.
Harapan Kemandirian Ekonomi
Selain pemulihan ekonomi, kerja sama ini juga melibatkan Universitas Andalas untuk memperkuat kajian dan implementasi di lapangan.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan mikro syariah, dan akademisi, diharapkan masyarakat terdampak dapat kembali produktif dan mencapai kemandirian ekonomi secara bertahap.
Acara yang berlangsung hingga siang hari turut dihadiri oleh jajaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, perwakilan Pemerintah Kota Padang, serta jajaran pimpinan Yayasan Wirausaha Indonesia Berdaya (YWIB) dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT. (*)
