SERUNI.CO – Isu miring mengenai stabilitas di tubuh Kabinet Pemerintahan langsung mendapat klarifikasi dari pucuk pimpinan bendahara negara.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menepis spekulasi yang mengklaim bahwa dirinya bakal melepaskan tongkat estafet jabatannya dalam waktu dekat.
Purbaya memastikan bahwa segala bentuk informasi yang menarasikan rencana pengunduran dirinya dari kursi menteri adalah kabar yang tidak memiliki dasar kebenaran alias murni spekulasi belaka.
“Tidak ada. Itu rumors,” tegas Purbaya pada Kamis (4/6/2026) kemarin.
Dirinya memilih untuk tidak memberikan penjabaran lebih mendalam mengenai muasal munculnya isu miring tersebut, termasuk enggan mengomentari isu perihal perombakan (reshuffle) jajaran kabinet yang belakangan santer disebut-sebut bakal dieksekusi oleh pihak Presiden.
“Sampai saat ini itu yang saya tahu,” pungkas Menkeu singkat.
Muasal Isu di Grup Percakapan dan Sikap Terhadap Rupiah
Sebelum adanya klarifikasi resmi ini, ruang publik dihangatkan oleh desas-desus yang menyebut Purbaya akan menanggalkan mandatnya sebagai Menteri Keuangan.
Alur penyebaran informasi tersebut awalnya terdeteksi melalui pesan berantai di sejumlah grup percakapan kalangan jurnalis.
Berdasarkan pesan tekstual yang beredar luas itu, Purbaya dinarasikan bakal mengumumkan pernyataan berhenti dari jabatan menteri pada hari Kamis sore dengan mengambil lokasi di Wisma Danantara.
Pada hari yang sama dengan mencuatnya isu tersebut, Purbaya diketahui sempat menghadiri serangkaian agenda kerja bersama pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Di dalam momentum pertemuan tersebut, dirinya sempat melontarkan sikap resmi yang menolak usulan terkait rencana penyelenggaraan rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Usulan rapat mendadak itu sebelumnya mencuat sebagai respons atas pelemahan nilai tukar mata uang rupiah yang dilaporkan telah menembus angka Rp18.000 per dolar AS.
Berdasarkan sudut pandang Purbaya, koridor penanganan terhadap gejolak fluktuasi nilai tukar mata uang domestik saat ini sepenuhnya berada di bawah garis kewenangan mutlak Bank Indonesia (BI).
Purbaya juga melandasi sikapnya dengan pertimbangan psikologis pasar, di mana pelaksanaan rapat koordinasi yang sifatnya mendadak justru berisiko memicu sentimen dan persepsi negatif di kalangan pelaku pasar.
Langkah itu dikhawatirkan bakal memunculkan kesan seolah-olah pihak otoritas pemerintah tengah berada dalam atmosfer kepanikan.
“Nanti Anda melihat saya panik. Nggak, pada dasarnya BI masih menjalankan kebijakan dengan baik dan semuanya masih di bawah kendali mereka. Saya serahkan rupiah ke mereka,” papar Purbaya. (*)
