SERUNI.CO – Pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026) bergulir tanpa penjelasan resmi dari pihak Istana terkait latar belakang perombakan posisi tersebut.
Di tengah kesenyapan alasan pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan, gelombang kritik tajam dari kalangan pengamat ekonomi mengemuka menyasar kinerja mantan Menkeu Purbaya.
Salah satu perhatian utama datang dari ekonom alumnus UGM, Defiyan Cori, yang menyoroti gaya komunikasi publik Purbaya saat menanggapi polemik restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Defiyan menilai Purbaya terlalu sering melontarkan frasa secara mendadak tanpa dibarengi pemahaman substansi masalah serta kajian yang matang.
Tanggapan sinis tersebut disampaikan guna merespons wacana skema perpanjangan tenor utang Whoosh yang kabarnya bakal diulur hingga jangka waktu 80 tahun.
Dalam pandangan Defiyan, penyampaian narasi oleh Purbaya terkesan seolah-olah hendak melepaskan kewajiban dan melimpahkan beban pinjaman tersebut kepada era pemerintahan berikutnya.
“Itu sangat erat kaitannya dengan karakter Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa yang menyampaikan sesuatu tanpa analisis mendalam dan cenderung apa… blak-blakan, spontan, dan tidak memahami substansi permasalahan sebenarnya,” ujar Defiyan, Senin (14/9/2026).
Defiyan turut menguliti gaya kepemimpinan Purbaya yang dinilai berbeda dibanding Menteri Keuangan pendahulu.
Menurutnya, perbedaan peragaan busana politik dan komunikasi tersebut lebih banyak membentuk pembentukan citra publik ketimbang menghadirkan pembenahan fundamental pada manajemen anggaran negara.
“Yang hanya ingin mencapai citranya di depan-depan publik bahwa yang bersangkutan berbeda dengan Menteri Keuangan sebelumnya. Padahal sejatinya pengelolaan keuangan tidak banyak perubahan,” katanya.
Kritik tersebut dirangkaikan dengan polemik tenor utang Whoosh hingga delapan dekade. Menurut Defiyan, opsi perpanjangan waktu pembayaran bukan satu-satunya solusi logis untuk menyelesaikan persoalan finansial proyek tersebut.
Ia memandang masih tersedia beragam opsi skema business-to-business (B2B) yang patut dijajaki bersama pihak China, mulai dari restrukturisasi utang, kepemilikan saham, hingga kerja sama operasi.
“Jadi banyak jalan menuju Roma, tidak hanya satu-satunya tidak hanya restrukturisasi utang,” ujarnya.
Defiyan mengingatkan agar langkah penyelesaian Whoosh tidak sampai memindahkan tanggungan finansial kepada rezim pemerintahan dan generasi mendatang.
“Jadi jangan sampai ya, pengelolaan keuangan negara diarahkan hanya ya untuk menutupi beban masalah keuangan masa lalu. Sehingga apa? Asta Cita Presiden Indonesia yang sudah menjadi komitmen malah terabaikan,” kata Defiyan.
Ia menekankan agar prinsip B2B dipertahankan tanpa memposisikan APBN sebagai tumpuan utama.
Lembaga seperti Danantara dapat dilibatkan mengingat persoalan ini bersentuhan langsung dengan sektor BUMN.
Kendati demikian, berbagai pendekatan bersama mitra China tetap memerlukan pengkajian mendalam dari aspek hukum, keuangan, tata kelola, dan keberlanjutan proyek.
“Sejak awal Purbaya sudah menyampaikan dan harus konsisten bahwa dia tidak akan menggunakan APBN. Dan meyakinkan komit terhadap pernyataan dirinya sejak awal bahwa ini penyelesaiannya adalah business-to-business,” ujarnya.
Pernyataan kontroversial Purbaya sendiri sempat mengemuka pada Selasa (8/9) di kawasan Sunter, Jakarta Utara.
Kala itu, ia menyebut cicilan utang Whoosh hasil restrukturisasi berada di angka sekitar Rp1 triliun atau sedikit di bawah Rp1 triliun per tahun dengan tenor 80 tahun.
“Berarti kan total utang besar, tapi di-stretch 80 tahun sudah direstrukturisasi. Cicilannya Rp1 triliun atau sedikit di bawah Rp1 triliun dari tahun ke tahun. Ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi kalau kita lihat, ‘oh masih bisa lah’. (Tenor cicilan) 80 tahun saya dengar kemarin, makanya hebat juga tuh. Iya kita sudah mati, santai saja,” ujar Purbaya disusul tawa di kawasan Sunter Jakarta Utara, Selasa (8/9).
Dalam kesempatan itu, Purbaya memaparkan pengalihan kewajiban utang Whoosh dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke Kementerian Keuangan dijadwalkan berlangsung pada 15 September 2026, yang berpotensi ditangani oleh Special Mission Vehicle (SMV) atau Indonesia Investment Authority (INA).
“Ada kemungkinan, mungkin kita pakai SMV atau INA,” jelasnya.
Namun, deretan pernyataan ceplas-ceplos serta eksekusi kebijakan fiskal yang tergolong ‘nekat’ tersebut dinilai Defiyan menjadi faktor pemicu di balik keputusan pencopotan jabatannya sebagai Bendahara Negara.
