SERUNI.CO – Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat menjadi titik fokus penyampaian aspirasi setelah puluhan aktivis dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Barat (Sumbar) mendatangi lokasi tersebut pada Senin (8/6/2026).
Dalam aksi unjuk rasa ini, massa menuntut ketegasan aparat penegak hukum untuk membongkar aktor intelektual serta pemodal utama di balik maraknya pengoperasian tambang ilegal yang ditengarai menjadi pemicu kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah Sumbar.
Aksi yang dimulai sejak sore hari tersebut kemudian berlanjut dengan agenda dialog terbuka bersama Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin.
Kendati kondisi cuaca di lokasi sedang diguyur gerimis, para mahasiswa memilih untuk tetap bertahan demi menyuarakan tuntutan mereka.
Fikri selaku Ketua DPD GMNI Sumbar memaparkan bahwa gerakan ini dipicu oleh keresahan mendalam atas dampak kerusakan ekologi yang diduga kuat bersumber dari aktivitas pertambangan tanpa izin.
Menurut pandangannya, publik memiliki hak penuh untuk mengetahui pihak-pihak yang mengeruk keuntungan serta siapa investor yang berada di balik praktik terlarang tersebut.
“Kami menyoroti kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah oknum dan pemilik modal yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Fikri.
Dirinya mendesak agar penegak hukum melakukan pengusutan secara menyeluruh terhadap pihak yang diduga bertindak sebagai penyandang dana kegiatan penambangan ilegal tersebut.
“Kami meminta keterbukaan mengenai siapa cukong dan investor yang terlibat. Publik berhak mengetahui pihak yang bertanggung jawab,” tambahnya.
Minta Penegakan Hukum Transparan
Di samping itu, GMNI mendesak agar mekanisme penegakan hukum dijalankan secara terbuka dengan menyampaikan perkembangan penanganan kasus kepada khalayak luas secara berkala.
Fikri menilai aspek transparansi ini sangat krusial guna membendung munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“Tangkap dan proses sesuai hukum yang berlaku. Publik harus mendapatkan informasi yang jelas,” tegas Fikri.
Massa juga sempat mengutarakan kekecewaan mereka lantaran Kapolda Sumbar tidak hadir secara langsung di tengah demonstran.
Imbas dari ketidakhadiran tersebut, mahasiswa memilih untuk belum menyerahkan berkas tuntutan resmi dan berencana untuk mengorganisasi aksi lanjutan.
Merespons aspirasi mahasiswa, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menyatakan bahwa pihaknya sejauh ini terus konsisten melancarkan operasi penertiban terhadap praktik tambang ilegal.
Namun, ia tidak menampik adanya beberapa hambatan teknis yang dihadapi personel di lapangan, terutama terkait luasnya cakupan wilayah pengawasan serta pergerakan pelaku yang dinamis.
“Penindakan terus dilakukan. Wilayah yang diawasi cukup luas dan pelaku sering berpindah lokasi,” jelas Solihin.
Guna memberikan pemahaman yang utuh mengenai komitmen kepolisian, Solihin turut mengajak perwakilan mahasiswa untuk melihat langsung proses penertiban yang berjalan di lapangan.
Kapolda Tegaskan Tidak Ada Perlindungan
Menjawab kekhawatiran seputar dugaan adanya perlindungan atau keterlibatan oknum tertentu dalam aktivitas tambang ilegal, Solihin memastikan bahwa Kapolda Sumbar berkomitmen penuh untuk menindak tegas siapa saja yang terbukti melanggar.
Ia menekankan bahwa segala bentuk indikasi harus diuji melalui proses hukum dan penyelidikan yang bersifat objektif.
“Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Minta Solusi bagi Masyarakat Terdampak
Bukan sekadar mendesak penegakan regulasi, GMNI turut mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan jaring pengaman atau solusi ekonomi bagi warga lokal yang selama ini menggantungkan pencaharian pada sektor tersebut.
Mahasiswa memandang kebijakan penutupan tambang ilegal wajib diiringi dengan pembukaan lapangan kerja baru demi mengantisipasi munculnya problem sosial.
“Jika tambang ditutup, pemerintah harus menyiapkan alternatif pekerjaan bagi masyarakat terdampak,” tutur Fikri.
Proses dialog antara perwakilan mahasiswa dan jajaran kepolisian tersebut akhirnya rampung sekitar pukul 18.00 WIB.
Seluruh poin aspirasi telah diterima oleh Wakapolda Sumbar, dan jalannya aksi dilaporkan berlangsung dengan tertib, aman, serta kondusif. (*)
