SERUNI.CO – Kepemimpinan Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumatera Barat (Sumbar) mengalami pergantian menyusul mutasi sejumlah perwira Polri.
Kombes Pol. Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq mendapat penugasan baru sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Lampung, sedangkan posisi Dirlantas Polda Sumbar dipercayakan kepada Kombes Pol. Kukuh Priyo Taruno.
Pergantian tersebut tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/IX/KEP/2026 yang diterbitkan pada 10 Oktober 2026.
Rotasi ini merupakan bagian dari penataan personel Polri untuk menempatkan perwira pada jabatan dan wilayah penugasan yang baru.
Selama mengemban tugas di Sumbar, Reza menjalankan tanggung jawab di bidang pengawasan dan pelayanan lalu lintas.
Ia juga menjalin komunikasi dengan kalangan jurnalis yang menjadi mitra kepolisian dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Hubungan kerja tersebut membuat Reza cukup dikenal oleh wartawan yang meliput kegiatan kepolisian di Sumbar.
Komunikasi antara jajaran lalu lintas dan media turut mewarnai pelaksanaan tugasnya selama bertugas di Ranah Minang.
Selain pengalamannya dalam menjalankan tugas kepolisian, Reza juga tercatat pernah menerima Pin Emas Kapolri.
Penghargaan tersebut menjadi salah satu catatan dalam perjalanan kariernya di institusi Polri.
Penugasan sebagai Dirlantas Polda Lampung menjadi babak baru bagi Reza untuk menerapkan pengalaman yang diperolehnya selama bertugas di Sumbar.
Ia akan menghadapi kondisi lalu lintas serta kebutuhan pelayanan masyarakat yang berbeda di wilayah penugasan barunya.
Sejumlah aspek yang menjadi tantangan dalam tugas tersebut meliputi pengelolaan arus kendaraan, peningkatan kepatuhan pengguna jalan, hingga upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antarsatuan serta dukungan dari masyarakat.
Sementara itu, Kombes Pol. Kukuh Priyo Taruno dipercaya melanjutkan kepemimpinan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar.
Sebelum ditunjuk menduduki jabatan tersebut, Kukuh menjabat sebagai Direktur Samapta Polda Banten.
Jabatan baru itu membawa tanggung jawab bagi Kukuh dalam mengawal pelayanan lalu lintas di Sumatera Barat.
Dinamika kondisi jalan, pertumbuhan volume kendaraan, serta kebutuhan pengamanan lalu lintas menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan oleh jajaran Ditlantas Polda Sumbar.
Dalam masa pergantian kepemimpinan, kesinambungan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian.
Program keselamatan berkendara, pengaturan arus lalu lintas, dan penegakan hukum di jalan raya merupakan bagian dari tugas kepolisian yang perlu terus dijalankan.
Mutasi Juga Menyasar Bidang Hukum Polda Sumbar
Selain pergantian pada Direktorat Lalu Lintas, mutasi perwira juga terjadi di bidang hukum Polda Sumatera Barat. Kombes Pol. Didit Bambang Wibowo Saputra ditunjuk sebagai Kepala Bidang Hukum Polda Sumbar untuk menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat almarhum Kombes Pol. Ahmad Basahil.
Sebelum memperoleh penugasan tersebut, Didit bertugas sebagai Dosen Utama Akademi Kepolisian di lingkungan STIK Lemdiklat Polri.
Dengan jabatan barunya, ia akan menjalankan tanggung jawab yang berkaitan dengan fungsi hukum serta dukungan hukum bagi organisasi kepolisian.
Pengisian jabatan Kabidkum menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas di lingkungan Polda Sumbar.
Fungsi hukum berperan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan kepolisian agar tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol. Susmelawati Rosya, membenarkan adanya mutasi dan pengisian jabatan tersebut.
Pergantian ini sekaligus menandai perubahan susunan pejabat yang akan menjalankan tanggung jawab di lingkungan Polda Sumatera Barat.
Dengan adanya rotasi tersebut, Reza melanjutkan tugas sebagai Dirlantas Polda Lampung, Kukuh mengemban amanah sebagai Dirlantas Polda Sumbar, sedangkan Didit menempati jabatan Kabidkum Polda Sumbar.
Bagi Reza, penugasan di Lampung menjadi kelanjutan perjalanan kariernya di institusi Polri.
Sementara itu, jajaran Polda Sumbar memasuki fase kepemimpinan baru dengan tetap melanjutkan tugas pelayanan, pengamanan, dan penegakan hukum bagi masyarakat. (*)
