SERUNI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan komitmen kuat untuk mengawal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Langkah ini diambil di tengah tantangan berat berupa tekanan anggaran nasional dan tingginya kebutuhan dana untuk pemulihan pascabencana di ranah Minang.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa dokumen perencanaan tersebut tidak boleh hanya sekadar memenuhi tuntutan administratif, tetapi harus menjadi jawaban konkret atas persoalan masyarakat.
“RKPD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Program yang disusun harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata, terutama dalam pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi daerah,” ujar Muhidi saat menghadiri Musrenbang RKPD Sumbar 2027 di Istana Gubernuran, Rabu (8/4/2026).
Tantangan Anggaran dan Beban Pemulihan
Penyusunan RKPD 2027 dihadapkan pada keterbatasan keuangan daerah akibat dinamika ekonomi global yang menekan APBN.
Di sisi lain, Sumbar memerlukan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi tahun 2025 yang sangat besar.
Dari total kerugian Rp33,5 triliun, estimasi kebutuhan anggaran pemulihan mencapai Rp22 triliun.
Untuk menyiasati hal ini, DPRD Sumbar mendorong adanya terobosan kebijakan serta sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga sektor swasta.
Target Investasi dan Transformasi Pola Kerja
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyebut tahun 2027 sebagai titik balik untuk beralih ke pola kerja kolaboratif melalui semangat “Serempak Bergerak”.
Pemprov Sumbar mematok target investasi sebesar Rp13,3 triliun pada tahun tersebut untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Meski fondasi ekonomi diuji oleh bencana yang terdampak pada wilayah penyumbang 40 persen PDRB (Padang, Agam, dan Padang Pariaman), beberapa indikator makro tetap positif.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 berada di angka 77,27 dan tingkat kemiskinan berhasil ditekan ke level 5,31 persen.
Gubernur Mahyeldi juga meminta para bupati dan wali kota bertindak layaknya Chief Executive Officer (CEO).
“Kepala daerah harus mampu menjadi problem solver di lapangan, terutama dalam memastikan kepastian tata ruang dan ketersediaan lahan bagi investor,” tegas Mahyeldi.
Pilar Strategis dan Ancaman Perubahan Iklim
Wakil Gubernur Vasko Ruseimy memaparkan empat pilar investasi sebagai mesin ekonomi, yakni:
- Infrastruktur Konektivitas: Melanjutkan proyek Jalan Tol Padang–Pekanbaru.
- Sektor Maritim.
- Energi Terbarukan: Pembangkit di Ganggo Mudiak (165 MWe) ditargetkan beroperasi 2027.
- Pariwisata Berkualitas.
Selain itu, pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik senilai Rp2,79 triliun melalui skema KPBU tetap menjadi prioritas logistik.
Di sisi lain, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, mengingatkan adanya ancaman fenomena “Godzilla El Nino” pada 2026.
Tantangan kekeringan ekstrem ini perlu diantisipasi secara serius oleh Sumbar, mengingat sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah. (*)
