SERUNI.CO – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan keuangan daerah Sumbar agar selaras dengan prinsip clean and good governance.
Komitmen ini disampaikan usai menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh BPK RI di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Dalam kegiatan yang juga dihadiri Gubernur Mahyeldi tersebut, Muhidi menekankan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan pilar utama dalam menjamin pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, kami berkomitmen memperkuat penerapan clean and good governance di daerah,” ujar Muhidi.
Tantangan Fiskal dan Dampak Bencana 2025
Pemeriksaan LKPD kali ini menjadi krusial mengingat tahun 2025 merupakan masa transisi evaluasi RPJMD 2021–2026.
DPRD menyoroti sejumlah tantangan berat yang membayangi pengawasan keuangan daerah Sumbar sepanjang tahun lalu, di antaranya:
-
Bencana Hidrometeorologi: Banjir bandang dan longsor melanda 16 kabupaten/kota, mencakup 793 nagari/desa.
-
Tekanan Fiskal: Adanya kebijakan efisiensi melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta pengurangan dana transfer daerah pada APBD 2026.
-
Perlambatan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi Sumbar terkoreksi dari 4,36 persen (2024) menjadi 3,37 persen (2025) akibat kerusakan infrastruktur pascabencana.
Capaian Positif Indikator Makro
Meski dihadapkan pada situasi sulit, DPRD mencatat adanya progres positif pada indikator kesejahteraan masyarakat:
-
Angka Kemiskinan: Turun dari 5,42 persen (2024) menjadi 5,31 persen (2025).
-
Pengangguran Terbuka: Menurun dari 5,69 persen menjadi 5,52 persen.
Muhidi berharap pemeriksaan oleh BPK RI menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola agar penggunaan anggaran tetap tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi publik.
Sinergi Menuju Audit Berkualitas
Kegiatan yang dipimpin oleh Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, ini diharapkan mendorong seluruh entitas bersikap kooperatif selama proses audit.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, turut menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kelancaran pemeriksaan ini.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan tepat waktu, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab,” tegas Mahyeldi.
Melalui sinergi antara legislatif, eksekutif, dan auditor, pengawasan keuangan daerah Sumbar diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. (*)
