SERUNI.CO – Menandai peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Wali Kota Padang Fadly Amran memfasilitasi ruang dialog bersama perwakilan buruh.
Pertemuan yang digelar di Kediaman Resmi Wali Kota pada Jumat (1/5/2026) ini melibatkan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Padang.
Agenda ini dirancang sebagai ruang diskusi terbuka bagi Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk menyerap aspirasi buruh terkait regulasi, sistem pengupahan, hingga aspek perlindungan tenaga kerja di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan ini, Fadly Amran didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Padang, Raju Minropa, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin), Ferri Erviyan Rinaldi.
Hadir pula sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Ketua LKAAM Sumatera Barat (Sumbar), Fauzi Bahar.
Wali Kota menegaskan pentingnya menjalin komunikasi rutin dengan elemen pekerja demi meningkatkan kesejahteraan buruh di Kota Padang secara strategis.
“Pertemuan ini diharapkan dapat mewakili aspirasi pekerja secara keseluruhan. Pemerintah hadir untuk memastikan adanya keadilan antara pemberi kerja dan pekerja, serta menjamin hak-hak buruh terpenuhi sesuai regulasi,” tegas Fadly Amran.
Inovasi Program dan Perlindungan Sosial
Selain menyerap aspirasi, Fadly Amran memaparkan bahwa Pemko Padang terus mendorong kesejahteraan melalui konsep Smart City yang mencakup perlindungan pekerja dan berbagai Program Unggulan (Progul).
“Berbagai program unggulan telah kami hadirkan, seperti layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis, dukungan pendidikan, serta perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap prinsip keadilan dalam hubungan industrial terus terjaga melalui lembaga kerja sama tripartit sebagai jembatan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah,” jelasnya.
Aspirasi Serikat Pekerja
Ketua Konsulat FSPMI Kota Padang, Doni Rinaldi, memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan beberapa poin krusial, di antaranya percepatan pembentukan Dewan Pengupahan Kota Padang, evaluasi sistem outsourcing dan kontrak kerja, pengawasan upah minimum, hingga perlindungan bagi ojek online (Ojol).
“Kami mengapresiasi ruang dialog yang difasilitasi oleh Bapak Wali Kota. Kita memilih jalur komunikasi dalam momentum May Day secara kekeluargaan untuk menjaga kondusivitas, sekaligus mendorong solusi konkret atas berbagai persoalan ketenagakerjaan,” ungkap Doni. (*)
