SERUNI.CO – Pengelolaan hasil kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia dinilai harus memberikan dampak ekonomi maksimal bagi kas negara dan kesejahteraan publik, bukan justru memperkaya negara perantara.
Berpijak pada prinsip tersebut, Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Zigo Rolanda, menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mewajibkan pengiriman ekspor komoditas mineral dan gas dilakukan secara langsung menuju negara tujuan.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam menjaga kedaulatan ekonomi.
Kebijakan ini sekaligus menjamin seluruh pencatatan transaksi perdagangan hasil bumi Indonesia dapat terekam secara sempurna di neraca perdagangan serta penerimaan negara.
Dalam pandangannya, praktik pengiriman hasil alam melalui pihak ketiga selama ini berpotensi menggerus potensi manfaat ekonomi yang seharusnya dikantongi Indonesia, utamanya dari sektor pendapatan devisa maupun setoran pajak.
“Barang kita yang punya, kekayaan alam kita yang punya, maka ekspor harus langsung dari Indonesia ke negara tujuan agar pencatatan neraca perdagangan serta penerimaan devisa dan pajak masuk penuh ke kas negara,” kata Zigo, Selasa (3/11/2026) kemarin.
Zigo menganggap instruksi yang diterbitkan Menteri ESDM sebagai momentum penting untuk mengembalikan kendali penuh bangsa atas niaga sektor pertambangan dan gas.
Jalur distribusi perdagangan SDA selayaknya diperuntukkan bagi kepentingan nasional, tanpa memberi ruang bagi pihak luar untuk mengambil keuntungan dari rantai komoditas Indonesia.
“Instruksi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar ekspor komoditas tambang dan gas tidak lagi transit di negara perantara adalah sikap yang sangat tepat dan bernyali untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Jangan biarkan kedaulatan ekonomi kita diatur-atur atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga,” ujar Zigo.
Ia menambahkan, mekanisme pengiriman langsung kepada pihak pembeli akhir turut berperan vital dalam mendongkrak posisi tawar Indonesia di ranah perdagangan global dan percaturan geopolitik.
“Dengan pengiriman langsung, wibawa bangsa terjaga dan nilai tambah transaksi tercatat penuh untuk kesejahteraan 280 juta rakyat Indonesia,” katanya.
Lebih jauh, legislator asal Sumatera Barat ini menggarisbawahi bahwa penataan tata kelola ekspor komoditas bumi mesti dibarengi pengelolaan sektor pertambangan yang transparan serta memihak kepentingan dalam negeri.
Eksploitasi kekayaan alam tak boleh sekadar mengejar target penerimaan negara, melainkan wajib menciptakan gerbang ekonomi bagi warga lokal, khususnya di daerah-daerah penghasil tambang.
Dalam konteks tersebut, ia menyokong lahirnya kebijakan afirmatif yang memprioritaskan pelaku usaha daerah, BUMD, serta UMKM dalam pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk pelibatan kontraktor lokal.
Menurut Zigo, keberpihakan pada pengusaha lokal bakal memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi di daerahnya sendiri.
Efek lanjutannya, sektor pertambangan dapat memicu perputaran roda ekonomi daerah melalui pembukaan kesempatan bisnis dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, ia turut memberi dukungan terhadap penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai mekanisme kontrol pasokan komoditas.
Pengaturan angka produksi dinilai esensial untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan stabilitas harga komoditas di tingkat nasional.
Di sektor hilirisasi, Zigo mendorong akselerasi pembangunan pabrik pemurnian (smelter) yang berorientasi pada pengolahan hingga menghasilkan produk akhir atau barang jadi.
Strategi ini dipandang krusial agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada ekspor bahan mentah, melainkan memperoleh nilai tambah yang jauh lebih tinggi.
Langkah ini menyambung pengumuman sebelumnya, di mana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan arahan tegas agar seluruh pengiriman komoditas energi dan mineral yang diekspor wajib ditujukan langsung ke negara pembeli.Arahan tersebut disampaikan saat membuka Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Pada kesempatan itu, Bahlil secara khusus menginstruksikan Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Kepala SKK Migas untuk memastikan distribusi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dikirim tanpa perantara langsung kepada negara pemesan.
Lewat kombinasi penataan jalur niaga ekspor, percepatan program hilirisasi, dan pelibatan aktif pengusaha daerah, Zigo berharap pengelolaan SDA nasional semakin nyata manfaatnya bagi bangsa.
Kekayaan alam Indonesia harus benar-benar menjadi pilar kekuatan ekonomi yang hasilnya dirasakan secara merata oleh segenap rakyat. (*)
