SERUNI.CO – Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengikuti agenda Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah (Reboan) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring dari Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (29/4/2026).
Dalam forum rutin yang dipimpin Dirjen Otda Kemendagri Cheka Virgowansyah tersebut, Fadly memaparkan tiga isu strategis pascabencana November 2025 yang mendesak untuk segera ditangani.
Percepatan RTRW dan Relokasi Pasca-Bencana
Persoalan utama yang diangkat adalah kebutuhan mendesak akan penetapan perubahan sempadan sungai.
Hal ini sangat krusial karena berdampak langsung pada penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang yang baru.
“Kami berharap percepatan penetapan ini dapat difasilitasi, baik melalui BNPB maupun Kementerian ATR/BPN. Jika sempadan sungai berubah, berpotensi menambah sekitar 500 rumah terdampak yang perlu direlokasi,” jelas Fadly Amran.
Inovasi Normalisasi Sungai Lewat Sektor Swasta
Terkait masalah sedimentasi sungai yang tertuang dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), Fadly mengusulkan skema kerja sama dengan pihak swasta.
Menurutnya, izin tambang dalam rangka normalisasi dapat menjadi solusi percepatan pengerukan sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi warga.
Fadly optimistis keterlibatan swasta akan mengatasi kendala teknis yang selama ini menghambat proses normalisasi di beberapa titik aliran sungai.
Ambisi Padang Menjadi Kota Gastronomi Dunia UNESCO
Selain isu bencana, Wali Kota Fadly Amran turut memaparkan kesiapan Kota Padang untuk mendaftar sebagai Kota Gastronomi Dunia melalui UNESCO.
Kawasan Kota Tua Padang diusulkan sebagai pusat pengembangan karena nilai sejarah dan kemajemukan budayanya yang kuat.
Fadly berharap pemerintah pusat memberikan dukungan lintas kementerian agar proyek ini menjadi prioritas nasional, sebagaimana pengembangan kota tua di Semarang.
Respon Kemendagri: Percepatan Koordinasi Lintas Sektoral
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Otda Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menyatakan kesiapannya untuk membantu percepatan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN serta BNPB. Terkait usulan UNESCO, Cheka menekankan pentingnya penguatan data historis.
“Kota dengan nilai sejarah tinggi, termasuk kawasan kota tua Kota Padang, memiliki peluang besar untuk ditetapkan sebagai kota warisan dunia. Kami mendorong proses ini berjalan paralel dengan dukungan kementerian terkait,” tutup Cheka. (*)
