SERUNI.CO – Komitmen penegakan hukum secara mutlak ditunjukkan oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat (Sumbar), Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy.
Kapolda Sumbar melengserkan Kapolres Kepulauan Mentawai serta mengunci rapat opsi negosiasi bagi para pelaku praktik kejahatan ilegal.
Sikap tanpa kompromi ini ditegaskan Kapolda Sumbar saat mengonfirmasi arah kebijakan hukum di wilayah kekuasaannya.
Perombakan pada kepemimpinan Polres Kepulauan Mentawai dipastikan bakal diproses mulai awal pekan mendatang.
“Untuk itu, Kapolres Mentawai saya copot, mulai Senin sudah saya ganti,” tegas Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, Jumat (18/9/2026) kemarin.
Sanksi pencopotan posisi kepemimpinan ini menjadi sinyal tebal bahwa Polda Sumbar menolak segala bentuk kompromi.
Perhatian utama kini mengarah pada maraknya aktivitas ilegal yang merugikan publik dan merusak ekosistem lingkungan, seperti penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal, penambangan galian C tanpa izin, hingga maraknya pengoperasian resort ilegal di wilayah kepulauan.
“Saya komitmen tidak beri ruang untuk negosiasi kepada para mafia ilegal,” ujarnya menambahkan.
Ketegasan Bagi Jajaran Internal Kepolisian
Langkah pembersihan yang diusung tidak cuma menyasar jaringan mafia di luar struktur kepolisian.
Mantan perwira tinggi intelijen ini turut melayangkan sinyal bahaya bagi internal korps Bhayangkara.
Pengawasan ketat siap disiagakan untuk mengantisipasi munculnya oknum personel yang nekat menjadi pelindung (backing) maupun meraup keuntungan pribadi dari bisnis haram.
Ancaman sanksi tegas hingga tindakan pidana dipastikan membayangi siapa pun anggota yang terbukti menyeleweng dari instruksi pimpinan.
“Saya akan tindak oknum Polri yang coba-coba terlibat langsung maupun tidak langsung,” pungkas Djati.
Keputusan tegas ini menjadi pembuktian Kapolda Sumbar dalam menumpas habis kejahatan terorganisir hingga ke daerah terluar Sumatera Barat. (*)
