SERUNI.CO – Agenda krusial kedewanan berlangsung di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri secara langsung Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.
Kehadiran Kepala Negara di hadapan Sidang Dewan tersebut bertujuan untuk memaparkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF), yang menjadi fondasi awal dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Menurut Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat (Sumbar) II, Cindy Monica Salsabila, momentum ini merupakan sebuah langkah yang sangat penting.
“Hal tersebut demi memastikan agar arah kebijakan ekonomi nasional senantiasa berpihak pada aspek stabilitas, pertumbuhan, serta pemenuhan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tulisnya.
Prosesi acara dimulai dengan kedatangan Kepala Negara di lokasi kegiatan. Saat tiba, Presiden Prabowo Subianto disambut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, yang kemudian dilanjutkan dengan penyambutan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta para Wakil Ketua DPR RI.
Sebelum melangkah masuk ke dalam ruang sidang, Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua DPR RI, beserta para Wakil Ketua DPR RI terlebih dahulu melakukan sesi foto bersama.
Rapat paripurna ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPR RI setelah seluruh hadirin menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Setelah pembukaan tersebut, Presiden Prabowo dipersilakan menyampaikan pidato kenegaraannya di hadapan para anggota dewan serta tamu undangan yang hadir di lokasi.
Melalui pidato yang disampaikan bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional tersebut, Presiden Prabowo menguraikan secara langsung arah kebijakan fiskal dan ekonomi negara.
Paparan ini sekaligus berfungsi sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan struktur RAPBN Tahun 2027.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh dipandang sebatas dokumen keuangan negara semata, melainkan instrumen perjuangan dalam membangun bangsa.
“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa. Alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan. Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar kita, Undang Undang Dasar Tahun 1945,” ujar Prabowo.
Di samping itu, Presiden Prabowo memaparkan bahwa jajaran pemerintah berkomitmen untuk terus merawat optimisme ekonomi domestik.
Langkah ini tetap dijalankan di tengah situasi geoekonomi dan geopolitik dunia yang sedang dilingkupi ketegangan serta ketidakpastian.
Kepala Negara mengonfirmasi bahwa kedinamisan kondisi global tersebut membawa dampak nyata terhadap situasi di dalam negeri.
“Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” imbuh Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan kembali iktikad pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
Upaya ini akan ditempuh melalui sistem tata kelola fiskal yang sehat, bersifat tepat sasaran, serta mampu menyokong berbagai agenda prioritas nasional.
Beberapa sektor utama yang menjadi perhatian meliputi ketahanan pangan, sektor pendidikan, kesehatan, hingga penguatan fondasi ekonomi rakyat.
Adapun jalannya agenda penyampaian pidato Presiden RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 ini turut disaksikan oleh jajaran pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri dari Kabinet Merah Putih, para ketua umum partai politik, hingga perwakilan dari kelompok organisasi kemasyarakatan. (*)
