SERUNI.CO – Jajaran pimpinan PT Hutama Karya (Persero) melakukan pengawasan langsung terhadap sejumlah proyek infrastruktur strategis di Sumatera Barat melalui kegiatan Management Walkthrough pada 12-13 April 2026.
Peninjauan ini mencakup Jalan Tol Padang-Sicincin, Flyover Sitinjau Lauik, Proyek Gedung SPPG Tipe 1 Kota Padang, hingga penanganan dampak bencana di Lembah Anai.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Komisaris Utama Hutama Karya, Denny Abdi, bersama Komisaris Independen Wahyu Muryadi dan Komisaris Essy Asiah.
Dari sisi manajemen, hadir Direktur Operasi II Mardiansyah dan EVP Infrastructure I Arif Rahman, serta perwakilan anak usaha dari PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) dan PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL).
Fokus pada Konektivitas dan Pemulihan Vital
Proyek-proyek yang ditinjau memiliki peran krusial bagi ekonomi regional. Jalan Tol Padang–Sicincin merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Sementara itu, Flyover Sitinjau Lauik dirancang sebagai tulang punggung konektivitas koridor Padang–Solok guna menggantikan jalur rawan kecelakaan.
Selain itu, perhatian khusus diberikan pada penanganan dampak bencana di Lembah Anai. Jalur vital yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi ini sempat terputus akibat banjir pada November 2025 lalu.
Kehadiran infrastruktur tersebut diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh serta menekan biaya logistik di Sumatera Barat.
Tantangan Lahan dan Tata Kelola Proyek
Dalam sesi paparan operasional Tol Padang–Sicincin, Dewan Komisaris menyoroti masalah pembebasan lahan yang berpotensi menghambat progres konstruksi di tengah tantangan geografis Sumatera Barat.
Pada peninjauan di Lembah Anai, manajemen mengapresiasi percepatan konstruksi yang dilakukan tim proyek. Meski demikian, Dewan Komisaris memberikan arahan tegas terkait aspek administrasi.
“Aspek administrasi dan tata kelola harus dijaga dan dipatuhi untuk mencegah timbulnya masalah di kemudian hari,” tegas Dewan Komisaris dalam arahannya.
Sinergi Investasi dan Konstruksi di Sitinjau Lauik
Peninjauan berakhir di proyek Flyover Sitinjau Lauik yang dikelola melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Di sini, HPSL berfungsi sebagai pengelola konsesi sementara HK-HKI KSO bertindak sebagai pelaksana konstruksi.
Terkait kendala lahan di Sitinjau Lauik, Dewan Komisaris meminta manajemen untuk menempuh pendekatan hukum dan persuasif agar target proses konstruksi dapat tercapai tepat waktu.
Plt. EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menekankan bahwa pengawasan ketat ini bertujuan memastikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Hutama Karya berkomitmen bahwa setiap proyek yang dipercayakan pemerintah diselesaikan dengan standar kualitas tertinggi, tepat mutu, dan memberi dampak jangka panjang bagi Indonesia,” ujar Hamdani. (*)
