SERUNI.CO – Kualitas pelayanan bagi para pengguna jalan bebas hambatan kembali mendapat penekanan serius dari pihak parlemen.
Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyatakan dengan tegas bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di jalan tol harus dijadikan sebagai barometer utama dalam menggaransi kepuasan serta kenyamanan masyarakat.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Zigo setelah dirinya menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan SPM Jalan Tol Komisi V DPR RI, yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (9/7/2026).
Forum penting ini turut mengundang beberapa mitra strategis, di antaranya Direktur Jenderal Bina Marga, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum, beserta perwakilan dari pihak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Panja Komisi V DPR RI Kawal Mutu Jalan Bebas Hambatan
Zigo menyampaikan bahwa keberadaan Panja Komisi V DPR RI memiliki peran vital dalam melakukan fungsi kontrol terhadap pengimplementasian SPM.
Langkah ini ditujukan agar tidak ada satu pun ruas jalan tol di tanah air yang memberikan fasilitas di bawah standar kelayakan bagi konsumen.
“Standar Pelayanan Minimal harus benar-benar diterapkan secara konsisten. Masyarakat berhak memperoleh layanan jalan tol yang aman, nyaman, dan sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujar Zigo.
Menurut penjelasan legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat I tersebut, perbincangan di dalam rapat menyentuh bermacam-macam indikator mendasar yang bersinggungan langsung dengan kepentingan para pengendara di lapangan.
Beberapa poin krusial yang dibedah secara mendalam meliputi:
- Kondisi fisik dan kelayakan aspal jalan.
- Faktor pemenuhan aspek keselamatan berkendara.
- Jaminan kelancaran sirkulasi arus lalu lintas.
- Mutu fasilitas pendukung serta pelayanan di setiap koridor jalan tol.
“Seluruh aspek tersebut menjadi perhatian Panja karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat menggunakan jalan tol,” tambahnya.
Dorong BUJT Tingkatkan Fasilitas Secara Berkelanjutan
Lebih lanjut, Zigo memastikan bahwa Komisi V DPR RI berkomitmen untuk mengawal jalannya fungsi pengawasan terhadap implementasi SPM jalan tol ini secara kontinu.
Langkah pengawasan yang ketat diharapkan mampu menjadi stimulan bagi pihak pemerintah maupun badan usaha pengelola jalan tol untuk terus memperbarui dan menaikkan level pelayanan mereka.
Ia menaruh harapan besar agar seluruh rumusan hasil kerja dari Panja ini dapat memperkokoh penerapan aturan pelayanan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga hak-hak masyarakat untuk memperoleh fasilitas publik yang prima dapat terpenuhi secara maksimal. (*)
