SERUNI.CO – Dinamika menjelang Musyawarah Nasional (MUNAS) XVIII BPP HIPMI periode 2026–2029 kian memanas.
Tiga Calon Ketua Umum (Caketum), yakni Afiuddin Kalla, Reynaldo Bryan, dan Anthony Leong, secara resmi menyampaikan keberatan atas penetapan Provinsi Lampung sebagai lokasi pelaksanaan forum tertinggi organisasi tersebut.
Melalui surat resmi kepada Steering Committee (SC) MUNAS XVIII, ketiga kandidat mendesak agar lokasi penyelenggaraan ditinjau ulang dan dipindahkan ke wilayah yang dinilai lebih netral demi menjaga marwah organisasi.
Dugaan Ketidaknetralan dan Masalah Prosedural
Tim Pemenangan Afiuddin Kalla, dalam surat tertanggal 12 Mei 2026, menegaskan bahwa penolakan ini didasari adanya indikasi lingkungan pelaksanaan yang tidak netral.
Hal tersebut dikhawatirkan dapat menguntungkan salah satu kandidat tertentu.
“Kami meyakini MUNAS sebagai forum tertinggi organisasi HIPMI harus diselenggarakan dalam suasana yang netral, kondusif, adil, serta mampu menjaga marwah dan persatuan seluruh anggota HIPMI di Indonesia,” tulis tim Afiuddin Kalla.
Senada dengan itu, Tim Pemenangan Nasional Reynaldo Bryan melalui surat tertanggal 13 Mei 2026 menyoroti adanya persoalan prosedural dan substantif.
Mereka menduga sejumlah ketentuan organisasi tidak dijalankan secara optimal dalam penetapan tuan rumah.
Pihaknya meminta independensi SC dan Organizing Committee (OC) tetap terjaga agar tidak muncul persepsi keberpihakan.
Desakan Pemindahan ke Jakarta atau Jawa Timur
Kandidat lainnya, Anthony Leong, melalui tim pemenangannya menegaskan bahwa MUNAS bukan sekadar arena kontestasi, melainkan momentum strategis untuk menjaga legitimasi hasil pemilihan.
Ia secara spesifik mengusulkan agar lokasi dipindahkan ke daerah yang tidak menimbulkan polemik internal.
“Seluruh proses MUNAS harus berjalan secara adil, inklusif, dan bebas dari persepsi keberpihakan dalam bentuk apa pun,” demikian kutipan surat tim Anthony Leong.
Tim Anthony menyarankan beberapa opsi wilayah yang dianggap lebih netral, seperti DKI Jakarta atau Jawa Timur, guna meredam keresahan kolektif di kalangan peserta MUNAS.
Kesamaan sikap dari tiga kandidat ini menjadi sinyal kuat adanya tantangan serius terhadap legitimasi lokasi yang telah ditetapkan.
Saat ini, keputusan berada di tangan SC MUNAS XVIII BPP HIPMI untuk merespons aspirasi tersebut.
Penolakan serentak dari mayoritas kandidat ini dipandang sebagai momentum evaluasi krusial bagi panitia agar pelaksanaan MUNAS dapat berlangsung kondusif dan diterima oleh seluruh pihak demi menjaga persatuan organisasi pengusaha muda tersebut. (*)
