SERUNI.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang menunjukkan aksi nyata solidaritas antardaerah dengan mengalokasikan dana hibah sebesar Rp3 miliar guna mendukung proses pemulihan pascabencana di Aceh.
Dana bantuan ini bersumber dari penyisihan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026 yang diterima dari Pemerintah Pusat.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Palembang, Sabtu (25/4/2026).
Penandatanganan komitmen ini disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
Wujud Solidaritas dan Kepedulian Antardaerah
Wali Kota Hendri Arnis menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kebersamaan dan empati bagi masyarakat yang tengah menghadapi musibah.
“Bantuan ini merupakan wujud solidaritas dan kepedulian kita terhadap saudara-saudara yang sedang terdampak bencana. Semoga dapat membantu proses pemulihan dan meringankan beban masyarakat di Aceh,” ujar Hendri Arnis.
Padang Panjang sendiri menerima tambahan TKD senilai Rp79,01 miliar dari Pemerintah Pusat.
Selain dialokasikan untuk Aceh, sisa dana tersebut tetap difokuskan pada program pembangunan serta penanganan pascabencana di internal Kota Padang Panjang.
Kontribusi Kolektif Sumatera Barat Mencapai Rp27 Miliar
Secara kolektif, kabupaten dan kota di Sumatera Barat menyumbangkan total Rp27 miliar untuk Aceh. Berikut adalah rincian kontribusi daerah lainnya:
- Kota Padang: Rp5 miliar.
- Kota Payakumbuh: Rp3 miliar.
- Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan: Masing-masing Rp2 miliar.
- Kabupaten Dharmasraya dan Pasaman Barat: Masing-masing Rp1,5 miliar.
- Pariaman, Sawahlunto, Sijunjung, Pesisir Selatan, Bukittinggi, Limapuluh Kota, dan Mentawai: Masing-masing Rp1 miliar.
Mendagri Tito Karnavian memastikan bahwa seluruh bantuan tersebut akan disalurkan langsung ke wilayah dengan dampak bencana terberat di Aceh.
Ia juga menegaskan akan melakukan pengawalan ketat agar penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran.
Langkah ini menjadi bukti kuat bahwa semangat gotong royong antar pemerintah daerah di Indonesia tetap terjaga, terutama dalam menghadapi situasi darurat yang membutuhkan dukungan lintas wilayah. (*)
