SERUNI.CO – Sengkarut kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Sumatera Barat (Sumbar) kini menemui titik terang.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, melakukan inspeksi mendadak guna memantau langsung alur distribusi energi tersebut dengan menyambangi Kantor Sales Area Retail Pertamina Patra Niaga Sumbar di Kota Padang, Jumat (5/6/2026).
Dalam pemantauannya, Andre menegaskan bahwa fenomena antrean panjang dan kelangkaan Biosolar di lapangan bukan dipicu oleh minimnya pasokan kuota dari pemerintah pusat.
Kunjungan kerja Andre yang didampingi langsung oleh Sales Area Manager (SAM) Retail Sumatera Barat PT Pertamina Patra Niaga, Fakhri Rizal Hasibuan, dioptimalkan untuk memonitor pergerakan aktivitas seluruh SPBU se-Sumbar secara real-time lewat integrasi sistem kamera pengawas CCTV.
Politisi asal Ranah Minang ini menelaah secara mendalam kompilasi data penyaluran solar subsidi, grafik antrean armada kendaraan, hingga dinamika pola konsumsi BBM di berbagai wilayah kabupaten dan kota.
Berdasarkan paparan komprehensif dari pihak Pertamina, Andre menyimpulkan bahwa jatah volume solar yang digelontorkan untuk Sumbar sejatinya sudah lebih dari cukup.
“Kalau kita belajar dari lima tahun terakhir, kuota BBM Sumbar itu tidak pernah kurang. Bahkan setiap tahun bertambah. Tahun lalu kita mendapatkan tambahan kuota 15 persen, tahun ini penjualan juga sudah lebih 5 persen dari kuota, tapi tetap terjadi kelangkaan. Jadi masalahnya bukan kuota,” ungkap Andre Rosiade dalam keterangan tertulisnya.
Data Pertamina Tunjukkan Penyaluran Berada di Atas Target Kuota
Merujuk pada data resmi internal Pertamina, pada rentang waktu tanggal 16 hingga 23 Mei 2026, realisasi penyaluran Biosolar JBT di Sumbar menyentuh angka 14.264 kiloliter, atau menyentuh rata-rata harian sebesar 1.788 kiloliter.
Kinerja distribusi tersebut setara dengan 118 persen dari total pagu kuota harian, yang berarti telah terjadi pembengkakan (over kuota) sebesar 18 persen.
Kondisi serupa juga terekam pada periode berikutnya, yakni 27 Mei sampai 2 Juni 2026. Total suplai solar yang dilepas ke pasar bertengger di angka 11.640 kiloliter dengan rerata harian 1.669 kiloliter, atau berkisar 110,2 persen dari jatah kuota harian yang ditetapkan.
SAM Retail Sumbar PT Pertamina Patra Niaga, Fakhri Rizal Hasibuan, memperjelas bahwa indikator angka tersebut menjadi bukti kuat bahwa Pertamina terus berupaya mendongkrak suplai solar subsidi untuk kebutuhan masyarakat Sumbar.
Namun, hingga memasuki awal Juni, tingkat konsumsi rill di stasiun pengisian memang telah melampaui alokasi resmi.
“Kondisi sampai 2 Juni kemarin untuk solar sudah over sekitar 19 persen secara year to date. Over terbesar berada di Kota Padang dan Kota Padang Panjang. Sedangkan untuk Pertalite relatif aman dan tidak ada persoalan,” papar Fakhri Rizal.
Korelasi Kuat Antara Kelangkaan Solar dan Maraknya Aktivitas PETI
Bagi Andre Rosiade, kelebihan kuota yang berbanding terbalik dengan ketersediaan barang di lapangan ini semakin mempertebal indikasi adanya praktik penyelewengan solar subsidi oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Pola anomali yang terjadi selama bertahun-tahun membuktikan adanya benang merah: setiap kali eskalasi aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merangkak naik, pasokan solar untuk publik langsung tersedot dan langka.
Sebaliknya, begitu jajaran aparat penegak hukum bergerak melakukan penertiban dan razia besar-besaran di kantong-kantong tambang ilegal, seketika itu pula stok solar di pom bensin kembali melimpah dan mudah diakses masyarakat.
“Ini bukan dugaan lagi, tapi fakta yang berulang. Setiap PETI marak, solar langka. Begitu ada operasi dan penindakan terhadap PETI, solar kembali gampang didapat masyarakat. Polanya selalu begitu,” tegas pria yang juga mengemban amanah sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) tersebut.
Dalam forum diskusi tersebut, Fakhri Rizal turut membeberkan efektivitas dari pelaksanaan operasi gabungan yang digelar Pertamina bersama jajaran pemerintah daerah serta aparat penegak hukum pada Mei lalu.
Pascapenindakan tersebut, grafik serapan solar harian langsung menukik turun secara signifikan, dari yang semula menembus kisaran 1.800 kiloliter per hari menjadi hanya di kisaran 1.100 hingga 1.200 kiloliter per hari.
“Nah, setelah ada penindakan memang langsung turun. Itu terlihat dari data konsumsi yang kami miliki,” sebut Fakhri.
Menyikapi hal ini, Andre mendesak Pertamina Patra Niaga untuk mengubah strategi pengawasan agar tidak sekadar terjebak pada tataran rapat koordinasi di atas meja, melainkan berani memperketat pengawasan fisik di lapangan guna menjaring armada kendaraan yang dicurigai melakukan aktivitas pelangsiran BBM bersubsidi.
Ia menyatakan dukungan penuh bagi kiprah bersama Pertamina, Pemda, beserta instansi penegak hukum dalam menuntaskan problem kelangkaan solar ini sampai ke akarnya.
“Tujuan saya sederhana. Masyarakat yang berhak harus mendapatkan BBM subsidi. Jangan sampai yang menikmati justru pihak-pihak yang menyalahgunakan dan merugikan masyarakat Sumbar,” kunci Andre Rosiade. (*)
