SERUNI.CO – Kepastian mengenai penggantian biaya perbaikan kendaraan yang mendadak bermasalah pascapengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite hingga kini masih belum menemukan titik terang.
Pihak Pertamina Patra Niaga mengonfirmasi bahwa opsi ganti rugi tersebut memang telah masuk dalam pembahasan internal, namun statusnya sejauh ini masih sebatas wacana.
Sales Area Manager Retail Sumatera Barat (Sumbar) Pertamina Patra Niaga, Fakhri Rizal Hasibuan, menjelaskan bahwa fokus utama manajemen saat ini adalah menghimpun data seluruh kendaraan yang dilaporkan mengalami kendala teknis setelah mengisi Pertalite.
Langkah inventarisasi ini krusial untuk memetakan total unit yang terdampak sekaligus memvalidasi detail keluhan dari para konsumen.
“Arah ke situ ada, tapi saat ini masih wacana. Oleh karena itu, kita sedang mendata jumlah kendaraan yang terdampak dalam masalah ini,” ujar Fakhri, Selasa (29/9/2026).
Berdasarkan pencatatan sementara, sedikitnya 108 unit mobil telah masuk dalam daftar pengaduan akibat gangguan performa pascapengisian BBM tersebut.
Angka ini diproyeksikan masih dapat terus meningkat seiring dibukanya saluran pelaporan resmi bagi publik.
“Kita telah meminta masyarakat melaporkan kendala yang dikeluhkan sejak 26 September hingga 27 September 2026. Kita mengharapkan masyarakat melaporkan ke Call Center Pertamina 135, posko pengaduan yang ada di SPBU hingga ke SPBU tempat mengisi BBM,” jelasnya.
Pertamina turut mengimbau para pemilik kendaraan yang mengalami kendala teknis agar segera menyampaikan laporan resmi.
Imbauan ini juga berlaku bagi pemilik sepeda motor yang tidak memanfaatkan kode batang (barcode) Pertamina, lantaran riwayat transaksi pengisian tetap dapat diverifikasi melalui data rekaman pengawas digital.
“Kita akan melakukan tracing dari CCTV yang ada di SPBU,” katanya.
Di tengah situasi tersebut, publik masih menantikan kepastian ilmiah mengenai kondisi spesifik bahan bakar yang dikonsumsi.
Secara teknis, munculnya masalah pada mesin kendaraan usai pengisian BBM tidak serta-merta menjadi bukti tunggal adanya penurunan mutu Pertalite.
Berbagai variabel mekanis lain juga berpotensi memicu gejala mesin tersendat, sulit dihidupkan, hingga penurunan tenaga secara mendadak.
Oleh sebab itu, pengujian mutu spesimen BBM beserta pemeriksaan teknis unit kendaraan menjadi rujukan utama untuk menentukan sumber masalah secara objektif.
Saat ini, sampel Pertalite yang dikeluhkan masyarakat telah diserahkan kepada tim ahli Pertamina untuk menjalani uji laboratorium.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumbar, Adel Wahidi, menegaskan bahwa lembaganya terus mengawal ketat progres penyelesaian persoalan ini.
Ombudsman juga telah menyerahkan sampel BBM terkait dan kini menunggu rilis resmi hasil pengujian tersebut.
“Kita bertemu dengan pihak Pertamina, sampel Pertalite yang menyebabkan kendaraan masyarakat sudah kita serahkan ke Pertamina, kita akan menunggu hasilnya,” jelas Adel.
Ia menambahkan, proses pengujian laboratorium serta investigasi mendalam terhadap kualitas Pertalite sejauh ini dinilai belum berlangsung secara komprehensif.
Atas dasar itu, Ombudsman mendesak Pertamina untuk menjaga transparansi, baik terkait hasil uji sampel maupun keterbukaan jumlah total pengaduan yang telah diterima.
“Kita meminta pihak Pertamina terbuka dan melaporkan berapa jumlah masyarakat yang telah melaporkan. Ini harus ditindaklanjuti oleh Pertamina, agar masyarakat percaya memakai produk Pertamina,” tutupnya.
