SERUNI.CO – Dalam upaya memperkokoh pilar demokrasi di Sumatera Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar audiensi bersama Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Rabu (6/5/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum awal rencana perjanjian kerja sama guna menjamin pengawasan pemilu dan layanan publik yang berintegritas.
Delegasi Bawaslu Sumbar yang dipimpin oleh Anggota Bawaslu Sumbar Muhamad Khadafi, didampingi Kabag Pengawasan Fadhlul Hanif serta staf sekretariat, disambut hangat oleh pihak Ombudsman Sumbar.
Agenda utama pertemuan ini adalah membahas kolaborasi dalam memperketat pengawasan penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait aspek pelayanan publik.
Kedua lembaga sepakat bahwa pencegahan maladministrasi dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam proses demokrasi adalah prioritas.
Sinergi ini dianggap krusial karena adanya irisan tugas yang saling mendukung dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil, terbuka, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Transformasi Pengawasan: Dari Penindakan ke Preventif
Rencana kerja sama ini nantinya akan mencakup koordinasi intensif, pertukaran informasi, hingga edukasi publik secara meluas.
Bawaslu Sumbar berharap, kolaborasi ini dapat mengoptimalkan penanganan aduan masyarakat yang berkaitan langsung dengan proses kepemiluan.
Dengan adanya kemitraan ini, paradigma pengawasan diharapkan tidak hanya terpaku pada tindakan hukum, melainkan lebih mengedepankan langkah-langkah preventif.
Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas proses demokrasi yang tengah berlangsung.
Membangun Budaya Pengawasan Partisipatif
Bagi Bawaslu Sumbar, Ombudsman merupakan mitra strategis untuk menciptakan budaya pengawasan yang lebih responsif dan partisipatif.
Kolaborasi ini diproyeksikan mampu meningkatkan kualitas demokrasi di Sumatera Barat, terutama menjelang tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang.
Melalui audiensi ini, Bawaslu Sumbar kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas jejaring kelembagaan.
Langkah strategis ini diambil demi mewujudkan pesta demokrasi yang jujur, adil, serta bermartabat bagi seluruh masyarakat Sumbar. (*)
