SERUNI.CO – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di halaman Kantor Gubernur, Senin (27/4/2026).
Dalam momentum bersejarah ini, Gubernur menekankan pentingnya otonomi sebagai alat strategis untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian daerah.
Bertindak sebagai inspektur upacara, Gubernur Mahyeldi membacakan amanat Menteri Dalam Negeri yang menggarisbawahi peran otonomi dalam memeratakan pembangunan dan meningkatkan mutu pelayanan publik.
Upacara tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”.
Fokus pada Reformasi Birokrasi dan Fiskal
Peringatan tahun ini menyoroti sejumlah agenda krusial bagi pemerintah daerah, di antaranya:
-
Sinkronisasi Anggaran: Memastikan perencanaan pusat dan daerah berjalan beriringan.
-
Reformasi Birokrasi: Mendorong birokrasi yang lebih efisien dan berorientasi pada hasil nyata.
-
Kemandirian Fiskal: Meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunannya sendiri.
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa inti dari otonomi adalah manfaat langsung yang dapat dinikmati oleh warga di daerah.
“Poin utamanya adalah bagaimana otonomi daerah menjadi instrumen untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui inovasi dan penguatan kemandirian fiskal,” ujar Mahyeldi usai upacara.
Optimalisasi PAD Lewat Pariwisata dan UMKM
Menanggapi tantangan kemandirian fiskal yang masih dihadapi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mahyeldi menekankan agar daerah tidak melulu bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat.
“Kita tidak boleh terus bergantung pada dana pusat. Di Sumbar, sektor pariwisata dan UMKM terus kita dorong agar PAD meningkat dan program pembangunan bisa berjalan lebih cepat,” tegasnya.
Selain kemandirian, Gubernur juga menyoroti pentingnya integrasi sistem digital untuk menciptakan transparansi kerja.
Sinkronisasi antarlevel pemerintahan dinilai menjadi kunci utama guna menghindari tumpang tindih program pembangunan.
Menurut Mahyeldi, otonomi tidak berarti daerah bekerja secara terisolasi. Sebaliknya, kolaborasi lintas wilayah sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi isu-isu besar seperti pembangunan infrastruktur dan mitigasi kebencanaan.
“Otonomi bukan berarti berjalan sendiri. Justru kerja sama antar daerah harus diperkuat,” pungkasnya.
Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan ASN di lingkungan Pemprov Sumbar, dengan Kepala Kesbangpol Sumbar, Mursalim, bertindak sebagai komandan upacara. (*)
