SERUNI.CO – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menekankan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur di wilayah Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Hal tersebut disampaikan Zigo di sela kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI untuk memantau langsung kondisi di lapangan pada Kamis (9/4/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menangani dampak bencana yang melanda wilayah Sumatera Barat beberapa waktu terakhir.
Penanganan dan Mitigasi Bendungan Batang Kuranji
Dalam peninjauan tersebut, rombongan Komisi V DPR RI memfokuskan perhatian pada Bendungan Batang Kuranji, salah satu titik infrastruktur yang mengalami kerusakan signifikan.
Zigo menjelaskan bahwa saat ini proses normalisasi dan penguatan fisik sedang berlangsung.
“Titik pertama, kami meninjau langsung kondisi Bendungan Batang Kuranji yang menjadi salah satu lokasi terdampak cukup signifikan. Di lapangan, telah dan sedang dilakukan penanganan berupa normalisasi alur sungai serta penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder,” ungkap Zigo.
Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah merencanakan pembangunan check dam di area hulu Sungai Batang Kuranji.
Proyek ini bertujuan sebagai instrumen mitigasi guna menahan aliran material dan mengurangi risiko banjir saat intensitas hujan meningkat tajam.
Peringatan Terkait Akuntabilitas Anggaran
Selain aspek teknis, Zigo Rolanda juga memberikan catatan keras mengenai administrasi penanganan bencana.
Ia mengingatkan pemerintah agar tetap akuntabel dan transparan, terutama dalam membedakan kontribusi relawan dengan proyek yang didanai negara.
“Kami mengingatkan bahwa seluruh proses penanganan bencana harus tercatat dengan baik dan akuntabel. Pada saat kondisi darurat, banyak relawan yang turun langsung membantu di lokasi. Hal ini tentu sangat kita apresiasi, namun jangan sampai terjadi klaim pekerjaan relawan untuk kemudian dibebankan ke anggaran pemerintah,” tegas politisi asal Sumatera Barat tersebut.
Sinkronisasi untuk Cegah Persoalan Hukum
Menutup keterangannya, Zigo menyoroti pentingnya sinkronisasi antara tahap kajian, perencanaan, hingga eksekusi proyek di lapangan.
Ia mewanti-wanti agar tidak ada tumpang tindih antara pekerjaan darurat (tanggap darurat) dengan pekerjaan kontraktual yang telah direncanakan.
Hal ini dinilai krusial untuk mencegah munculnya permasalahan administrasi maupun potensi sengketa hukum di masa mendatang.
Sinergi yang tepat diharapkan mampu mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus menjamin integritas penggunaan anggaran publik. (*)
