SERUNI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang menggelar rangkaian rapat dengar pendapat (hearing) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Agenda ini merupakan tindak lanjut atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota guna mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025.
Kegiatan evaluasi ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari, terhitung sejak Senin (13/4/2026) hingga Kamis (16/4/2026).
Bertempat di Ruang Sidang DPRD, agenda ini melibatkan Komisi I, II, dan III bersama seluruh OPD mitra kerja masing-masing.
Identifikasi Kendala dan Strategi Tahun 2026
Ketua Komisi III DPRD, Mahdelmi, memimpin jalannya hearing bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Komunikasi dan Informatika, Rabu (15/4/2026).
Mahdelmi menegaskan bahwa forum ini merupakan ruang koordinasi vital untuk menggali informasi mendalam mengenai kinerja OPD.
“Hearing ini bertujuan menggali informasi terkait pelaksanaan kegiatan OPD selama 2025, termasuk kendala yang dihadapi baik secara teknis maupun anggaran, sehingga dapat menjadi bahan perbaikan ke depan,” jelas Mahdelmi.
DPRD memanfaatkan forum ini untuk menginventarisasi berbagai persoalan yang muncul selama tahun anggaran sebelumnya.
Hasil dari evaluasi ini nantinya akan dirumuskan menjadi langkah strategis demi meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja pada tahun 2026.
Sinergi Demi Pelayanan Publik
Mahdelmi menambahkan bahwa sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan.
Hal ini bertujuan agar setiap program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Padang Panjang.
Melalui rangkaian hearing ini, seluruh OPD diharapkan lebih siap dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta mampu menghadirkan kinerja yang lebih baik dan akuntabel di masa mendatang. (*)
