SERUNI.CO – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zigo Rolanda, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (9/4/2026).
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan percepatan penanganan infrastruktur pasca-bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut sejak November 2025 lalu berjalan sesuai prosedur.
Fokus peninjauan dipusatkan di Bendungan Kuranji (Gunung Nago) guna memantau tahap tanggap darurat serta persiapan fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon).
Zigo menegaskan bahwa pengawasan ini penting agar pemulihan infrastruktur memberikan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat.
Mitigasi Hulu dan Normalisasi Sungai
Dalam pemantauannya, Zigo Rolanda mengamati langsung progres normalisasi alur sungai dan penguatan dinding sungai yang menggunakan batu boulder.
Selain penanganan fisik di area hilir, ia juga menyoroti rencana strategis pembangunan check dam di bagian hulu Sungai Batang Kuranji.
“Kami ingin memastikan seluruh penanganan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berorientasi pada perlindungan masyarakat di masa depan melalui infrastruktur yang lebih tangguh,” ujar politisi asal Dapil Sumbar 1 tersebut.
Pemisahan Anggaran Darurat dan Rehab-Rekon
Zigo memberikan peringatan tegas mengenai manajemen anggaran.
Ia meminta mitra kerja terkait untuk memisahkan secara jelas antara dana masa tanggap darurat yang berakhir pada April 2026 dengan anggaran rehab-rekon yang kini masih dalam tahap desain serta pengajuan kontrak tahun jamak (multi-year contract).
Ketegasan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih administrasi yang berpotensi memicu persoalan hukum.
Ia menyarankan agar proses ini didampingi secara ketat oleh pihak Kejaksaan dan BPKP guna menjamin akuntabilitas.
Transparansi Pekerjaan Relawan
Terkait penggunaan dana pemerintah yang cukup besar, Zigo mengingatkan agar tidak ada klaim sepihak terhadap pekerjaan yang sebenarnya telah diselesaikan oleh relawan selama masa darurat.
“Kita sangat mengapresiasi relawan yang turun langsung saat darurat, namun semua proses harus tercatat secara akurat agar tidak ada celah penyimpangan yang merugikan negara,” tambah Zigo.
Sinergi Pusat dan Daerah untuk Huntap
Menutup rangkaian kunjungan dalam pertemuan bersama Gubernur Sumatera Barat, Zigo Rolanda mendorong percepatan realisasi dana rehab-rekon.
Ia juga mendesak adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penyediaan lahan untuk Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana.
Menurutnya, keselarasan antara tahap kajian, perencanaan, hingga pelaksanaan di lapangan menjadi kunci utama agar pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat berjalan tepat sasaran. (*)












