SERUNI.CO – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp240,20 triliun.
Persetujuan tersebut dicapai dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BGN di kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Wakil Ketua Komisi IX DPR sekaligus pimpinan rapat, Yahya Zaini, meminta persetujuan anggota dewan terhadap pagu anggaran BGN tersebut. Seluruh anggota Komisi IX yang hadir menyatakan setuju.
Dari total anggaran Rp240,20 triliun, sebesar Rp232,88 triliun atau 96,95 persen dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional.
Sementara itu, Rp7,33 triliun atau 3,05 persen diperuntukkan bagi dukungan manajemen BGN.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, besaran tersebut merupakan hasil penyesuaian dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp270,20 triliun.
Terdapat efisiensi sebesar Rp30 triliun sehingga pagu anggaran BGN untuk 2027 menjadi Rp240,20 triliun.
“Angka Rp240,20 triliun inilah yang menjadi dasar Rencana Kerja dan Anggaran yang kami sampaikan pada hari ini,” jelas Sudaryono.
Dari anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional, porsi terbesar diarahkan untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nilainya mencapai Rp232,50 triliun atau sekitar 99,84 persen dari anggaran program tersebut.
Pada 2027, BGN menargetkan Program MBG menjangkau 72.464.886 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Target tersebut terdiri atas 60.599.777 anak sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp198,96 triliun.
Selain itu, terdapat 11.865.109 penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan dukungan anggaran sebesar Rp33,54 triliun.
Sudaryono menegaskan, perluasan penerima manfaat bukan satu-satunya perhatian BGN dalam pelaksanaan MBG pada 2027.
Kualitas makanan, ketepatan sasaran, keamanan pangan, serta dampak terhadap status gizi masyarakat juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan program.
“Fokus kita ke depan bukan hanya pada perluasan jumlah penerima manfaat. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa penyediaan makanan benar-benar tepat sasaran, memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” tegasnya.
Dengan pagu anggaran tersebut, BGN akan melanjutkan Program Pemenuhan Gizi Nasional sekaligus memperkuat pelaksanaan MBG pada 2027.
Penguatan juga mencakup aspek pengawasan, tata kelola, sistem informasi, edukasi, kemitraan, dan pemantauan program. (*)
