SERUNI.CO – Pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten bertahan di atas 5 persen selama enam tahun terakhir memicu perhatian dari praktisi dan pengamat ekonomi.
Angka pertumbuhan tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara merata.
Pakar ekonomi sekaligus analis pasar modal, Prof. Ferry Latuhihin, mengungkapkan bahwa evaluasi terhadap kondisi perekonomian nasional tidak boleh hanya bertumpu pada besaran angka statistik, melainkan harus melihat dampaknya secara real kepada publik.
Pernyataan tersebut disampaikannya melalui saluran YouTube Ferry Latuhihin yang dikutip pada Jumat (14/8/2026).
Salah satu parameter utama yang menjadi sorotan adalah penurunan populasi kelas menengah di Indonesia secara signifikan.
“Dan yang kita tahu juga, middle income class kita ini masih kaing-kaing. Setelah turun dari yang jumlahnya 57,3 juta pada 2019, sekarang tinggal 46,7 juta, teman-teman. Ini tentu tidak happy dengan angka pertumbuhan yang rata-rata selama enam tahun berada di atas 5%,” kata Ferry.
Pertumbuhan Ekonomi dan Relevansinya bagi Masyarakat
Ferry mempertanyakan tingkat kemanfaatan dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi bagi masyarakat luas.
Ia menekankan pentingnya membaca indikator makroekonomi secara bersisian dengan tingkat kesejahteraan publik guna mengukur kualitas perekonomian nasional.
“Apalah artinya bagi rakyat jelata? Apalah artinya bagi seluruh rakyat Indonesia angka yang tinggi itu? Nah, inilah masalah kualitas, teman-teman,” ujarnya.
Menurut analisisnya, peningkatan angka pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis memperbaiki kondisi finansial maupun tingkat kesejahteraan masyarakat.
Kondisi ini mengarah pada fenomena yang dikenal dalam ilmu ekonomi sebagai immiserizing growth.
“Dan ini, kalau menurut saya, ada gejala yang namanya immiserizing growth, yaitu pertumbuhan yang memiskinkan rakyat,” tuturnya.
Penyusutan Kelas Menengah Perlu Ditinjau Kritis
Perubahan jumlah kelompok masyarakat berpenghasilan menengah dari 57,3 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi 46,7 juta jiwa saat ini menjadi acuan kritis dalam menilai dampak ekonomi.
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tolok ukur pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu memperhitungkan dinamika pendapatan serta daya beli publik.
Penilaian ekonomi hendaknya tidak berfokus semata pada kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga pada sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari aktivitas perekonomian nasional.
Memahami Konsep Immiserizing Growth
Membedah lebih lanjut mengenai istilah tersebut, Ferry menjelaskan bahwa teori immiserizing growth pertama kali digagas oleh ekonom Jagdish Bhagwati pada periode 1957–1958.
Pada awalnya, teori ini ditujukan untuk memetakan negara-negara yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor ekspor komoditas.
“Immiserizing growth ini ide daripada Jagdish Bhagwati yang diluncurkan pada tahun 1957-1958. Ketika itu, Jagdish berbicara tentang negara-negara yang mengandalkan ekonominya dari ekspor komoditas. Dan sekarang kita bisa katakan bahwa itu terjadi kepada negara kita,” kata Ferry.
Dalam konteks saat ini, konsep tersebut menggambarkan situasi ketika ekspansi ekonomi nasional gagal menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang memadai bagi populasi.
Ferry menguraikan bahwa immiserizing growth menunjuk pada pertumbuhan ekonomi yang kurang optimal dalam mengentaskan kemiskinan, menaikkan pendapatan per kapita secara signifikan, maupun memperkuat kapasitas daya beli masyarakat.
“Immiserizing growth artinya pertumbuhan yang tidak berkualitas, yang tidak mengangkat kemiskinan atau mengeluarkan orang dari jurang kemiskinan, yang tidak mengangkat income per kapita kita secara signifikan, yang tidak mengangkat daya beli masyarakat kita. Itu adalah immiserizing growth,” pungkasnya.
Oleh karena itu, evaluasi terhadap performa ekonomi Indonesia dinilai perlu menitikberatkan pada aspek kualitas pertumbuhan.
Penurunan jumlah populasi kelas menengah menjadi sinyal penting untuk menguji sejauh mana aktivitas ekonomi nasional telah memberi dampak positif pada perbaikan pendapatan dan daya beli masyarakat. (*)
