SERUNI.CO – Strategi besar pemerintah dalam mengawal peta jalan Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045 resmi dibeberkan ke publik.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menguraikan adanya tiga pilar utama transformasi ekonomi nasional yang kini tengah diakselerasi secara masif.
Ketiga instrumen krusial tersebut mencakup sektor ketahanan pangan, ketahanan energi, serta program penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Penjelasan komprehensif tersebut disampaikan oleh Dony sewaktu hadir dalam program tayangan podcast@BukanKalengKalengID pada Rabu (10/6/2026).
Dirinya menggarisbawahi bahwa sederet program strategis yang digulirkan oleh jajaran kabinet saat ini bukanlah kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan dari rancangan transformasi ekonomi makro secara menyeluruh.
“Dalam satu negara yang sedang melakukan transformasi tentu akan ada respons, baik positif maupun negatif. Tetapi yang paling penting adalah pemahaman masyarakat mengenai proses transformasi yang sedang dijalankan secara fundamental oleh pemerintah,” jelas Dony Oskaria.
Dony menambahkan, dalam beberapa waktu terakhir Indonesia memang sanggup mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi di level lima persen per tahun.
Kendati demikian, angka pertumbuhan tersebut dipandang belum sepenuhnya memiliki kualitas yang ideal lantaran distribusinya belum tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.
“Kita memang tumbuh dari tahun ke tahun sekitar lima persen. Tetapi kalau kita lihat secara fundamental, pertumbuhan itu tidak menyebar secara merata. Kita melihat terjadi penurunan kelas menengah dan masih bertambahnya masyarakat miskin. Karena itu pertumbuhan harus dibuat lebih berkelanjutan dan inklusif,” paparnya.
Ketahanan Pangan Jadi Fondasi Pertama
Dalam pemaparannya, Dony menegaskan jika ketahanan pangan ditempatkan sebagai fondasi paling dasar bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara maju.
Baginya, sebuah negara tidak akan sanggup bertumbuh secara konsisten tanpa ditopang oleh kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri.
Atas dasar itulah, pemerintah kini menggencarkan ragam program kerja nyata, mulai dari pembukaan atau pencetakan area sawah baru, modernisasi jaringan irigasi, pembatasan alih fungsi lahan produktif, hingga perbaikan tata niaga pupuk.
“Kalau kita ingin menjadi negara maju, maka ketahanan pangan adalah hal yang sangat mendasar. Karena itu pemerintah mencetak sawah baru, membangun irigasi, mencegah konversi lahan sawah menjadi lahan komersial, serta memperbaiki sistem distribusi pupuk sehingga harga pupuk bisa turun sekitar 20 persen,” urai Dony.
Langkah ini juga diimbangi dengan kebijakan penguatan serapan gabah langsung dari petani, sekaligus mengoptimalkan kapasitas gudang penyimpanan pangan nasional di bawah kelolaan Bulog demi mewujudkan target swasembada pangan.
Ketahanan Energi untuk Kemandirian Nasional
Sektor kedua yang tidak kalah krusial dalam memperkokoh struktur ekonomi nasional adalah ketahanan energi.
Dony menyebutkan, prasyarat mutlak bagi sebuah negara maju adalah memiliki kedaulatan energi agar tidak mudah terdikte oleh rantai pasok global dari luar negeri.
Demi merealisasikan kemandirian tersebut, pemerintah fokus memproduksi energi baru dan terbarukan (EBT), memperluas cakupan program biodiesel B50, mendongkrak kapasitas tangki cadangan BBM nasional, hingga mengintensifkan eksplorasi ladang energi baru.
“Kalau sebuah negara ingin berdaulat dan menjadi negara maju, maka harus memiliki ketahanan energi. Karena itu kita mengembangkan energi baru terbarukan, menambah storage BBM, melakukan eksplorasi cadangan energi baru, dan menjalankan program B50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi,” kata Dony.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah turut memperluas pembangunan jaringan distribusi gas untuk sektor rumah tangga sebagai instrumen strategi jangka panjang penopang energi nasional.
Faktor penentu yang dipandang paling esensial dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045 adalah peningkatan mutu sumber daya manusia.
Dony menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pembangunan manusia di hierarki teratas, sebab fondasi negara maju hanya bisa ditegakkan oleh masyarakat yang sehat, cerdas, dan memiliki produktivitas tinggi.
Dirinya pun memberikan atensi khusus pada persoalan stunting nasional yang angkanya masih berada di kisaran 22 persen, yang dinilai sebagai tantangan besar yang harus segera dieliminasi.
“Semua negara yang maju dan berkelanjutan itu memiliki sumber daya manusia yang kuat dan cerdas. Karena itu pemerintah melihat persoalan stunting sebagai isu yang sangat mendasar. Saat ini angka stunting kita masih sekitar 22 persen. Ini tantangan besar yang harus kita selesaikan,” tegasnya.
Sebagai solusi konkret, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didesain khusus untuk mendongkrak asupan nutrisi anak-anak sekaligus mencetak generasi masa depan yang tangguh.
“Tujuan utama MBG adalah memastikan anak-anak Indonesia memperoleh gizi yang cukup, memiliki tingkat kecerdasan yang lebih baik, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” ungkapnya.
Di sektor pendidikan, pemerintah melengkapi langkah ini lewat pembangunan sekitar 200 Sekolah Rakyat, perintisan Sekolah Unggulan, hingga penyaluran fasilitas smart board ke berbagai sekolah guna mengikis ketimpangan kualitas pendidikan.
Defisit APBN Disebut Bagian dari Strategi Transformasi
Pada sesi diskusi tersebut, Dony turut meluruskan persepsi dan kekhawatiran publik seputar melebarnya angka defisit APBN pada kuartal pertama tahun 2026.
Menurut penjelasannya, kondisi tersebut merupakan bagian dari kalkulasi strategi pemerintah yang sengaja mempercepat realisasi penyerapan belanja negara sejak awal tahun, agar stimulus serta efek ekonominya dapat bergulir dalam jangka waktu yang lebih panjang.
“Defisit yang melebar pada kuartal pertama itu memang by design. Sebelumnya belanja pemerintah banyak dilakukan menjelang akhir tahun sehingga dampak ekonominya sangat pendek. Sekarang strateginya diubah agar multiplier effectterhadap perekonomian bisa berlangsung lebih lama,” ungkap Dony.
Dirinya menjamin bahwa pendanaan program prioritas seperti MBG tidak bersumber dari penambahan pagu anggaran baru, melainkan hasil dari kebijakan realokasi pos belanja yang dirasa kurang produktif.
Dony juga memastikan jajaran pemerintah tetap memegang teguh kedisiplinan fiskal dengan menjaga batas aman defisit APBN agar tidak melewati ambang regulasi, yakni maksimal sebesar tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Yang dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa lebih besar dan lebih cepat dirasakan masyarakat,” pungkas Dony. (*)
