SERUNI.CO – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter “Pesta Babi” garapan Indonesia Baru, Senin malam (11/5/2026).
Ajang ini menjadi ruang refleksi kritis bagi warga Kota Padang untuk melihat perjuangan masyarakat adat Papua dalam mempertahankan tanah ulayat dan hutan dari ancaman Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kegiatan yang berlangsung penuh antusiasme ini menghadirkan sutradara Dandhy Laksono, pakar hukum Feri Amsari, perwakilan Walhi Sumbar, jurnalis senior, hingga Himpunan Mahasiswa Papua.
Sutradara film “Pesta Babi”, Dandhy Laksono, mengungkapkan bahwa karya ini merupakan upaya untuk membuka mata publik di tengah algoritma internet yang seringkali tidak berpihak pada isu Papua.
Ia menegaskan bahwa film dokumenter adalah cara untuk melawan pembungkaman suara masyarakat yang tanahnya dieksploitasi secara besar-besaran.
“Sekali satu layar dihentikan penayangan film ini di suatu daerah, maka akan ada 100 hingga 1.000 layar yang akan menayangkan film dokumenter ini,” tegas Dandhy Laksono.
Sejalan dengan itu, Anggota AJI Padang dan Redaktur Media Jubi, Syofiardi Bachyul, menganalogikan pengabaian terhadap masyarakat adat dalam pembangunan saat ini sebagai bentuk kolonialisme gaya baru.
Ia membandingkan praktik saat ini dengan era kolonial Belanda yang masih melakukan kontrak tertulis dengan pemilik ulayat.
“Tagline ‘Papua Bukan Tanah Kosong’ adalah bukti bahwa di tanah tersebut ada warga asli yang hidup di sana,” jelas Syofiardi.
Solidaritas Kemanusiaan dan Kritik Ekologi
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menyebut film ini sebagai potret kemanusiaan yang mendalam.
Menurutnya, pemutaran film di berbagai daerah sangat penting untuk membangun solidaritas nasional bagi warga Papua yang tengah memperjuangkan hak dasarnya.
Sementara itu, perwakilan Walhi Sumbar, Indah Suryani, menyoroti dampak lingkungan dari pengerahan alat berat dalam proyek-proyek negara yang seringkali masuk tanpa sepengetahuan masyarakat lokal.
Ia menilai hal tersebut merusak ekosistem hutan dan kelangsungan hidup masyarakat secara sistematis.
Perwakilan Himpunan Mahasiswa Papua, Josiron Kogoya, menambahkan bahwa film ini menunjukkan realita bahwa Papua sedang tidak baik-baik saja.
Ia berharap tayangan ini dapat membangun kesadaran kolektif untuk melawan perampasan tanah secara sepihak.
Ketua AJI Padang, Novia Harlina, dalam pengantarnya menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk solidaritas melalui medium film untuk memahami luka sosial di Papua secara lebih empatik.
Antusiasme masyarakat Padang terhadap isu ini tergolong tinggi. Panitia mencatat tiket gratis yang disediakan melalui pendaftaran daring habis hanya dalam waktu beberapa jam setelah dipublikasikan, menunjukkan besarnya minat publik untuk terlibat dalam diskursus kritis mengenai keadilan sosial di tanah Papua. (*)
