SERUNI.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggelar Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota, Rabu (6/5/2026).
Pertemuan ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim BPK yang telah bekerja selama beberapa bulan terakhir.
Menurutnya, audit ini merupakan instrumen krusial dalam memperkuat transparansi serta akuntabilitas tata kelola keuangan di lingkungan pemerintah kota.
“Pemko Padang berkomitmen untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan Padang Amanah,” tegas Fadly Amran.
Pembenahan Berkelanjutan dan Tindak Lanjut OPD
Fadly Amran menegaskan bahwa setiap catatan maupun masukan dari BPK akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan internal yang berkelanjutan.
Ia juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera merespons dan menindaklanjuti poin-poin yang memerlukan penyempurnaan sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan secara resmi.
Pihaknya merasa optimis bahwa pengelolaan keuangan tahun 2025 akan kembali membuahkan hasil positif.
Jika berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal tersebut akan menjadi capaian ke-13 bagi Kota Padang, sekaligus yang ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014.
Proses Pemeriksaan Berjenjang Selama 75 Hari
Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sumbar, Dedi Efendi, turut mengapresiasi sikap kooperatif yang ditunjukkan Pemko Padang selama masa audit.
Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPD tahun 2025 ini telah melewati proses panjang selama 75 hari melalui dua tahapan utama.
Tahapan tersebut meliputi pemeriksaan interim yang berlangsung dari 29 Januari hingga 31 Maret, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci pada 1 April sampai 5 Mei 2026.
“Kami berharap seluruh hal yang menjadi perhatian dapat ditindaklanjuti dengan baik, sehingga mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Dedi Efendi.
Dalam agenda tersebut, Wali Kota didampingi oleh Inspektur Kota Padang, Sonny Budaya Putra, beserta sejumlah kepala OPD terkait untuk memastikan kesiapan administrasi final sebelum peluncuran laporan akhir oleh BPK. (*)
