SERUNI.CO – Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, terkait mitigasi insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur memicu kontroversi.
Komunikasi publik sang Menteri dianggap gagal menyentuh substansi keselamatan transportasi yang sebenarnya.
Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati, menyatakan bahwa respons yang diberikan oleh Menteri PPPA tidak relevan dengan konteks kecelakaan.
Neni juga mempertanyakan pemahaman kementerian terhadap konsep kesetaraan gender dalam kebijakan publik.
“Ketika kita bicara kepentingan perempuan, di dalamnya juga mencakup kepentingan laki-laki,” tegas Neni dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Solusi Teknis yang Dianggap Absurd
Kritik ini bermula dari usulan Menteri Arifah untuk memindahkan posisi gerbong khusus perempuan dari ujung rangkaian ke bagian tengah kereta.
Langkah ini diusulkan pascakecelakaan di Bekasi Timur dengan harapan meningkatkan perlindungan bagi penumpang perempuan, mengingat mayoritas korban dalam insiden tersebut adalah perempuan.
Namun, Neni menilai usulan tersebut bersifat teknis semata dan tidak menjawab problematika mendasar terkait keamanan transportasi publik.
“Usulan itu tidak relevan, bahkan cenderung absurd karena tidak menyentuh akar persoalan,” cetus Neni.
Urgensi Pendekatan Sistemik dan UU Perkeretaapian
Neni menekankan bahwa pemerintah wajib menghadirkan kebijakan yang menjamin keamanan seluruh pengguna jasa transportasi tanpa memandang gender.
Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang memprioritaskan aspek keselamatan.
Menurutnya, daripada sekadar mengubah komposisi gerbong, pemerintah seharusnya fokus pada perbaikan sistemik, meliputi:
-
Pembenahan infrastruktur transportasi.
-
Peningkatan kualitas sistem persinyalan.
-
Pengetatan pengawasan operasional kereta.
Evaluasi Komunikasi Publik Pejabat
Selain menyoroti substansi kebijakan, Neni juga mengkritik cara berkomunikasi pejabat publik dalam merespons tragedi yang memakan korban jiwa.
Ia mengingatkan bahwa latar belakang pendidikan Menteri PPPA di bidang komunikasi seharusnya menjadi modal untuk menyampaikan pesan yang lebih berbobot dan empatik.
“Mari perbaiki komunikasi publik agar lebih empatik dan memberikan solusi yang tepat,” tuturnya.
Neni berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi para pejabat publik agar lebih berhati-hati dan berbasis data dalam menyampaikan pernyataan ke ruang siber maupun media massa. (*)
