SERUNI.CO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Padang terus mematangkan kesiapan kelembagaan melalui penguatan sektor kehumasan, dokumentasi, dan layanan informasi publik.
Langkah strategis ini dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Padang, Kamis (16/4/2026).
Anggota Bawaslu Sumatera Barat, Muhamad Khadafi, menegaskan bahwa peran humas sangat vital sebagai wajah lembaga di mata masyarakat.
Menurutnya, humas wajib memastikan setiap capaian dan agenda pengawasan tersampaikan secara transparan.
“Humas harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan seluruh agenda dan hal-hal baik yang dilakukan,” ungkap Muhamad Khadafi.
Ia juga menyoroti pentingnya memublikasikan upaya pencegahan pelanggaran yang selama ini sering tidak terlihat oleh publik.
Khadafi menambahkan bahwa persiapan matang sebelum memasuki tahapan inti akan sangat menentukan kualitas pelaksanaan Pemilu 2029 mendatang.
Optimalisasi Kinerja dan Keterbukaan Informasi Senada dengan hal tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Padang, Firdaus Yusri, menjelaskan bahwa kunjungan dari pihak Bawaslu Provinsi bertujuan untuk memastikan program kerja tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan anggaran.
“Kelembagaan harus tetap berjalan, pengawasan berlanjut, dan kehadiran Bawaslu dirasakan masyarakat,” jelas Firdaus.
Ia menekankan bahwa setiap kegiatan wajib didokumentasikan dengan baik sebagai wujud nyata keterbukaan informasi publik.
Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja Di sisi lain, penguatan internal ini juga menjadi bagian dari implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Akhiro Murio, menyebutkan bahwa transformasi ini dimulai dari perubahan pola pikir dan budaya kerja organisasi.
“Tujuannya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimulai dari perubahan pola pikir dan budaya kerja,” tutur Akhiro.
Guna mendukung efektivitas kerja, Bawaslu telah menyusun panduan teknis serta mengembangkan program BIS (Bincang Seputar Pemilu) yang telah berjalan sejak 2025 sebagai referensi kerja lintas divisi.
Akhiro menegaskan bahwa setiap anggota harus memahami seluruh tugas pengawasan secara menyeluruh demi menjaga integritas lembaga. (*)
