SERUNI.CO – Barisan panjang kendaraan yang memadati area sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sumatera Barat (Sumbar) selama kurun waktu hampir dua pekan belakangan ini dipastikan bukan bersumber dari masalah kelangkaan pasokan BBM bersubsidi.
Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar memberikan klarifikasi bahwa hambatan serius yang terjadi pada jalur logistik menuju Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung menjadi faktor utama yang memicu keterlambatan suplai bahan bakar ke SPBU.
Penjelasan mendalam mengenai situasi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi.
Dirinya menerangkan bahwa alur distribusi komoditas BBM untuk saat ini mengalami kendala di tiga titik krusial, meliputi kawasan Jembatan Bungus, Sitinjau Lauik, dan juga Lembah Anai.
Titik tersulit dilaporkan berada pada area Jembatan Bungus yang menjadi urat nadi pergerakan keluar-masuk armada mobil tangki dari arah IT Teluk Kabung.
Permasalahan bermula semenjak dibongkarnya jembatan lama pada tanggal 24 Juni 2026 demi kelancaran proyek jembatan permanen, yang memaksa mobil tangki hanya dapat lewat menggunakan fasilitas jembatan darurat (bailey).
Kondisi tersebut berdampak langsung pada munculnya antrean armada kendaraan yang hendak menuju terminal ataupun yang baru keluar setelah melakukan pengisian BBM, dengan panjang antrean mencapai tiga hingga empat kilometer.
Durasi tunggu bagi mobil tangki pun mengalami pembengkakan signifikan, dari dua menjadi tiga jam.
Di samping kendala tersebut, situasi kemacetan yang melanda jalur Sitinjau Lauik hampir setiap hari membuat armada tangki terpaksa menghabiskan waktu tunggu selama lima sampai tujuh jam agar dapat melintas.
Sementara pada kawasan Lembah Anai, bergulirnya agenda pemulihan badan jalan pascabencana alam turut menyumbang tambahan durasi perjalanan antara 30 menit hingga satu jam lamanya.
“Kalau biasanya BBM tiba di SPBU pada pagi hari, sekarang ada yang baru sampai sekitar pukul 21.00. Akibatnya pengisian kembali stok di SPBU terlambat dan masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan BBM,” papar Helmi.
Dirinya kembali memberikan penegasan bahwa ketersediaan pasokan bahan bakar pada dasarnya tetap aman berlimpah.
Kemunculan antrean yang memanjang di SPBU murni diakibatkan oleh jadwal pengisian ulang persediaan yang meleset akibat proses distribusi logistik yang tidak dapat berjalan secara normal.
Langkah Strategis Percepatan Distribusi
Guna mengurai benang kusut keterlambatan ini, Pemerintah Provinsi Sumbar bersama dengan pihak Pertamina, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Dinas Perhubungan, Dinas BMCKTR, serta aparat kepolisian telah merumuskan sejumlah langkah penanganan konkret:
- Operasional Terminal 24 Jam: IT Teluk Kabung kini difungsikan secara penuh selama 24 jam untuk memaksimalkan pelayanan.
- Prioritas Jembatan Darurat: Armada mobil tangki mendapatkan hak prioritas untuk melintasi jembatan darurat pada saat kondisi lalu lintas mulai lengang, lengkap dengan pengawalan dari pihak kepolisian.
- Pengalihan Pasokan Daerah Luar: Penyaluran produk BBM dari IT Teluk Kabung untuk sementara waktu dikonsentrasikan penuh demi mencukupi kebutuhan seluruh SPBU di Sumbar, sedangkan penyaluran untuk wilayah Bengkulu dialihkan agar kapasitas terminal dapat lebih fokus.
Selain itu, pihak pemerintah juga sedang mengkaji opsi mendirikan satu unit jembatan darurat tambahan di area Bungus.
Walau demikian, realisasi rencana darurat tersebut hingga kini masih terganjal oleh proses pembebasan lahan warga di kawasan sekitar lokasi pembangunan.
Pandangan Pengamat dan Anggota DPR RI
Persoalan tersendatnya pasokan ini turut mendapat perhatian dari pengamat transportasi asal Universitas Bung Hatta, Fidel Miro.
Menurut pandangannya, kendala utamanya murni berada pada manajemen rantai distribusi, bukan pada isu ketersediaan pasokan komoditas BBM itu sendiri.
“Kalau stok tersedia tetapi distribusinya tersendat, masyarakat tetap akan merasakan dampaknya. Kendaraan harus mengantre untuk mendapatkan BBM agar bisa kembali beroperasi. Jadi akar persoalannya ada pada kelancaran distribusi,” tutur Fidel.
Fidel menguraikan bahwa efek domino dari terlambatnya pasokan ini memicu lonjakan antrean kendaraan di area SPBU yang kian memanjang hingga meluap ke badan jalan raya, yang akhirnya ikut memperparah kondisi kemacetan lalu lintas.
Pandangan senada juga diutarakan oleh Anggota DPR RI, Andre Rosiade. Ia meluruskan opini publik dengan menyatakan bahwa kemacetan antrean kendaraan di SPBU tidak dipicu oleh fenomena kelangkaan komoditas solar bersubsidi, melainkan akibat gangguan kelancaran arus distribusi sepanjang masa pengerjaan perbaikan Jembatan Bungus.
“Sebetulnya tidak ada kelangkaan solar. Yang terjadi adalah keterlambatan distribusi karena ada permasalahan Jembatan Bungus yang saat ini sedang diperbaiki oleh Balai Jalan Nasional,” kata Andre.
Lebih lanjut, Andre menginformasikan bahwa pemerintah pusat lewat BPJN Kementerian Pekerjaan Umum terus berupaya melakukan akselerasi terhadap penyelesaian proyek fisik tersebut.
Arus distribusi logistik BBM diproyeksikan bakal kembali berjalan normal pada pekan ketiga di bulan Agustus mendatang, bertepatan setelah konstruksi jembatan sudah dapat mulai difungsikan.
Dalam kesempatan tersebut, Andre juga menyampaikan imbauan kepada segenap lapisan masyarakat agar tidak melakukan aksi pembelian bahan bakar secara berlebihan, mengingat jumlah stok komoditas BBM untuk area Sumbar dipastikan tetap tersedia.
“Persoalan ini bukan karena solar langka, tetapi distribusinya yang terlambat akibat perbaikan jembatan,” jelasnya. (*)
