SERUNI.CO – Kerusakan masif akibat bencana banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah Sumatera Barat memicu langkah tegas dari pemerintah daerah.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menyatakan bahwa agenda pemulihan ekosistem tidak dapat ditunda-tunda lagi, seraya mengingatkan bahwa biaya menjaga kelestarian alam jauh lebih ekonomis ketimbang menanggung beban pemulihan pascabencana.
Pernyataan tersebut dilontarkan Mahyeldi saat mengomandoi aksi penanaman 1.000 pohon di area Hutan Kota Malvinas, sempadan Sungai Batang Kuranji, Kota Padang, Jumat (12/6/2026).
Agenda ini digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sekaligus mengupayakan rehabilitasi kawasan yang sempat luluh lantak akibat banjir besar akhir tahun lalu.
“Tidak boleh ditunggu lagi. Kita harus bertindak sekarang untuk pengendalian iklim karena ini menyangkut keberlangsungan hidup manusia itu sendiri,” tegas Mahyeldi.
Aksi lingkungan yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumbar tersebut diikuti oleh ratusan partisipan yang berasal dari instansi pemerintah, sektor BUMN, dunia usaha, kalangan perguruan tinggi, komunitas pencinta lingkungan, kelompok pelajar, hingga organisasi kemasyarakatan.
Mahyeldi memaparkan bahwa jalinan kolaborasi lintas sektor merupakan modal krusial untuk menumbuhkan kembali rasa kepedulian terhadap alam.
Karakter peduli tersebut dinilai harus melekat kuat di dalam diri masyarakat, khususnya pada lingkaran generasi muda.
“Alhamdulillah hari ini kita hadir bersama. Ini bukan sekadar memperingati Hari Lingkungan Hidup, tetapi bagaimana membangun kepedulian terhadap sampah, melakukan penanaman, menjaga dan merawat pohon, serta mewariskan kepedulian lingkungan kepada generasi muda,” ujarnya.
Dampak dari kelalaian menjaga alam, lanjut Mahyeldi, kini sudah dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Kita sudah merasakan akibatnya. Ketika lingkungan rusak, yang muncul adalah banjir, longsor, dan kerusakan yang lebih luas. Karena itu kepedulian terhadap lingkungan harus menjadi karakter yang melekat dalam kehidupan kita,” tutur Mahyeldi.
Pada kesempatan itu, Mahyeldi turut menggarisbawahi persoalan fisik Sungai Batang Kuranji yang mengalami pendangkalan serius akibat endapan sedimentasi pascabencana banjir.
“Ketika lingkungan terganggu dan rusak, maka inilah hasilnya: banjir, longsor, sungai mengalami pendangkalan. Kalau sedimentasi tidak segera ditangani, saat curah hujan tinggi air tidak lagi tertampung dan risikonya banjir akan kembali melebar,” paparnya.
Gubernur menguraikan bahwa terjangan bencana alam tidak sekadar meremukkan sektor infrastruktur dan pemukiman warga, melainkan turut melumpuhkan ekosistem yang menjadi penyokong rantai kehidupan.
“Saya baru mengetahui banyak pohon di kawasan ini mati. Dulu Malvinas sangat hijau. Ternyata banjir tidak hanya memakan korban manusia, tetapi juga mematikan tumbuhan dan merusak keseimbangan lingkungan,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, total nilai kerugian berikut kerusakan akibat bencana banjir dan longsor di wilayah Sumbar beberapa bulan lalu diproyeksikan menembus angka belasan triliun rupiah.
“Kerusakan dan kerugian akibat banjir longsor itu tidak kurang dari Rp33 triliun. Nilainya setara beberapa kali kemampuan anggaran daerah. Ini menunjukkan menjaga lingkungan jauh lebih murah dibanding memperbaiki kerusakan,” kata Mahyeldi.
Ia pun mengingatkan agar wilayah sempadan sungai yang statusnya sudah dibebaskan dari bangunan harus tetap dijaga dengan baik, serta tidak boleh ditanami kembali oleh kawasan pemukiman demi menekan risiko dampak bencana di masa mendatang.
Di sisi lain, Kepala DLH Sumbar memaparkan bahwa gerakan penanaman pohon ini merupakan bagian dari program revitalisasi kawasan sempadan Sungai Batang Kuranji.
Sektor tersebut sebelumnya sempat terendam luapan air banjir hingga setinggi kurang lebih dua meter, yang berujung pada matinya ratusan tegakan pohon.
Penanaman 1.000 bibit pohon ini melibatkan sekitar 250 peserta yang terdiri dari perwakilan OPD tingkat provinsi maupun kota, instansi vertikal, BUMN, BUMD, pihak korporasi, komunitas, ormas, hingga kelompok sadar wisata (Pokdarwis).
Adapun pasokan bibit pohon dikumpulkan dari kontribusi rupa-rupa pihak, di antaranya BPDAS Agam Kuantan, Dinas Kehutanan, PT Semen Padang, PT Incasi Raya Group, PT Pertamina Patra Niaga, PLN UID Sumbar, PLN PLTU Teluk Sirih, PTPN IV Regional 4, serta PT Supreme Energy Muara Laboh.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua Pokdarwis Kota Padang, Renaldo Saputra Leo, menyuarakan harapannya agar gerakan pemulihan lingkungan ini dapat bertransformasi menjadi bentuk kerja sama jangka panjang.
“Harapan kami ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Kami ingin Hutan Kota Malvinas berkembang menjadi Green Forest City yang memberi manfaat ekologis sekaligus ekonomi bagi masyarakat,” kunci Renaldo. (*)
