SERUNI.CO – Langkah pembenahan pusat niaga di Kota Padang Panjang terus digenjot oleh jajaran otoritas pemerintah daerah setempat.
Demi memastikan roda aktivitas perniagaan bergulir secara lebih teratur, bersih, dan representatif, Wali Kota (Wako) Hendri Arnis berinisiatif turun langsung ke lapangan guna memantau kondisi riil fasilitas umum tersebut sekaligus menggelar dialog interaktif bersama komunitas pedagang lokal.
Dengan dikawal oleh rombongan pejabat dari instansi terkait, Wako Hendri Arnis menyisir lorong demi lorong area pertokoan untuk menyapa para pedagang serta pengunjung yang tengah bertransaksi, sembari menghimpun berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Inspeksi mendadak ini menjadi bagian dari komitmen besar pemerintah dalam mewujudkan kawasan pasar yang jauh lebih rapi, higienis, dan nyaman sebagai episentrum penggerak ekonomi warga.
Sepanjang sesi diskusi tatap muka, para pelaku usaha memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan sejumlah keluhan, mulai dari dinamika transaksi jual beli hingga persoalan zonasi atau penempatan lokasi lapak.
Merespons aspirasi tersebut, Hendri menginstruksikan jajarannya agar skema penataan pedagang terus digulirkan secara berkala dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.
Salah satu formula solusi yang tengah dimatangkan pemerintah adalah mengarahkan para pedagang kaki lima (PKL) yang saat ini masih menempati titik-titik yang kurang tertata untuk segera beralih mengisi ruang toko yang masih kosong di dalam gedung pasar.
Melalui strategi tersebut, koridor sirkulasi berjalan bagi pengunjung diharapkan bisa menjadi lebih luas, sekaligus mampu merangsang geliat transaksi di bagian dalam gedung pasar agar semakin bergairah.
Temukan Toko Strategis yang Telanjur Dimiliki tetapi Selalu Tutup
Kendati demikian, jalannya peninjauan dari lantai ke lantai bangunan pasar ini memunculkan temuan khusus yang menyita perhatian serius dari Wali Kota.
Pasalnya, didapati fakta bahwa terdapat sejumlah unit toko yang menempati posisi sangat strategis sebenarnya sudah memiliki pemilik sah, namun dibiarkan dalam keadaan terkunci rapat dan sama sekali tidak dioperasikan untuk aktivitas perdagangan.
Menurut pandangan Wako, potret kondisi di lapangan seperti ini memerlukan evaluasi bersama secara mendalam.
Hal ini dikarenakan esensi dari keberadaan unit toko di dalam pasar semestinya ditujukan untuk memberikan kontribusi rill bagi denyut nadi ekonomi masyarakat luas.
“Kalau ada pedagang yang benar-benar ingin berusaha dan aktif berjualan, mereka harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menempati lokasi yang potensial. Sebaliknya, toko yang terus-menerus tutup tentu perlu dievaluasi agar keberadaannya tidak menghambat geliat perdagangan di pasar,” tegas Hendri Arnis.
Ia menambahkan, muara dari kebijakan penataan ini bukan semata-mata berfokus pada urusan pemindahan letak berdagang, melainkan sebagai upaya memastikan bahwa seluruh sarana infrastruktur yang telah dibangun negara dapat difungsikan secara optimal.
Melalui toko-toko yang konsisten beroperasi secara aktif, ekosistem pasar secara otomatis akan menjadi lebih hidup, memiliki daya pikat untuk mendatangkan lebih banyak pembeli, serta memberikan stimulasi positif bagi perputaran modal masyarakat.
Dikatakannya, kondisi pasar yang memiliki tata ruang bagus, ramai, serta diisi oleh pedagang yang aktif diyakini bakal menjadi pilar penyangga utama bagi pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus mendongkrak indeks kenyamanan bagi warga yang berbelanja di Pasar Pusat Padang Panjang. (*)
